ADD Tahap II Cair Akhir Bulan

Kayu Agung, Sumsel, Klikanggaran.com - Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di kawasan pedesaan , pemerintah terus menyuntikan dana ke desa-desa. Salah satunya yakni Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ll, yang jika tidak ada halangan sudah bisa dicairkan pada akhir bulan ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Fahrul Rozi, melalui Kabid Pengelolaan Keuangan dan UEM, Usman Rosidi menuturkan bahwa saat ini penyaluran ADD telah dilakukan dari kas daerah menuju kas desa. Sebelumnya, ADD tahap l telah disalurkan sebesar 50 persen atau Rp 23 miliar.

“Nah, sisanya 50 persen lagi dicairkan pada tahap dua," kata Fahrul, Selasa (9/8/2016) lalu.

Pencairan ADD tahap ll menurut Fahrul sudah bisa dilakukan lantaran pencairan dan penyerapan pada tahap l oleh pemerintah desa sudah mencapai 98%. Lalu, bagaimana dengan dana desa (DD)? Hingga kini pihaknya belum menerima pentunjuk lebih lanjut.

“Pencairannya masih menyisakan 40% dari total dana sebesar Rp 209.805.972.000. Penyerapan DD tahap l juga berkisar 98%," cetusnya.

Fahrul juga menjelaskan bahwa penggunaan DD sesuai di Permendes Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 hanya diperuntukkan dalam dua bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan desa. Untuk Kabupaten OKl difokuskan pada pembangunan jalan desa demi menunjang transportasi.

Selain itu juga difokuskan untuk pembangunan PAUD, puskesmas dan infrastruktur lainnya sesuai hasil musyawarah desa. Sedangkan di bidang pemberdayaan difokuskan ke bantuan kelompok seperti perternak, pengrajin, dan petani. Bantuan berupa apa yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan yang ada di kelompok tersebut.

Juga diadakan pelatihan di tingkat desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa untuk menunjang terlaksananya pemahaman UU tentang desa. Diharapkan, adanya pembangunan di desa secara swadaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat.

Bupati OKI, Iskandar SE, berharapa desa dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan aturan dan APBD yang sudah disusun.

“Harus digunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” himbau Iskandar.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles