Dana Haji untuk Infrastruktur, Taktik Penyimpangan Anggaran?

Jakarta, Klikanggaran.com (30/7/2017) - Dana haji sampai 28 Februari 2017 cukup besar, yaitu berjumlah 93,2 triliun. Tapi sayang, dana haji ini ternyata dikelola bukan untuk meningkatkan pelayanan calon jamaah Indonesia. Seperti misalnya, setoran haji yang masih banyak itu diinvestasi bukan agar ongkos naik haji bisa murah meriah. Bahkan, bukan untuk pembangunan sarana dan prasarana haji agar lebih baik dan nyaman.

(Baca juga: Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur, Secara Langsung Menabrak UU)

(Baca juga: Setelah Dana Haji, Pemerintah Ambil Dana Kotak Amal?)

(Baca juga: CBA: Infrastruktur Sendiri Rentan Korup, Malah Ambil Alih Dana Haji)

(Baca juga: Kini Dana Haji Dapat Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur)

(Baca juga: Awas Kualat, Jangan Sembarangan Pakai Dana Umat!)

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa saldo utang BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada tahun 2015 sebesar Rp 77,8 dan tahun 2014 sebesar Rp 69,8 triliun. Dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 7,9 triliun, atau sebanyak 11,39 persen.

Perlu diketahui, lanjut Uchok, uang BPIH terikat sebesar Rp 77,8 trilliun terdiri dari utang BPIH reguler sebesar Rp 72,9 triliun dan BPIH khusus sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun, dari gambaran di atas, Uchok mengatakan, akan terungkap sisi penyimpangannya.

"Hal ini disebabkan saldo utang BPIH terikat tidak didukung data yang memadai. Kemudian, pencatatan saldo utang BPIH terikat tidak didasarkan hasil rekonsiliasi setoran awal antara data. Menurut siskohat dengan data, menurut bank penerima setoran dan nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan kebijakan anggaran. Makanya, pengelolaan BPIH saja sistem masih berantakan dan nilai BPIH jadi tidak dapat diyakini kewajarannya," papar Uchok di Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Selain itu, tambah Uchok, sambutan Kementerian Agama (Kemenag) agar dana haji "dilarikan" saja ke investasi infrastuktur, bisa-bisa dinilai publik hanya sebuah taktik saja. Yaitu untuk menyembunyikan adanya dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian Agama.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles