Fee Konsesi Ditjen Hubla 2,5 Persen Jadi 0,5 Persen, Koq Bisa ?

Purwakarta, Klikanggaran.com (23/6/2017) - Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memberlakukan konsesi dalam pengusahaan di pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Namun, perjanjian konsesi, diketahui terdapat besaran fee konsesi yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni pada perjanjian konsesi untuk membangun dan mengoperasikan terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Fee konsensi yang tidak sesuai tersebut, hanya didapatkan sebesar 0,5 persen. Padahal dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan menetapkan bahwa besaran konsesi sekurang kurangnya 2,5 persen dari pendapatan bruto.

 

Selain telah melanggar peraturan, juga mengakibatkan terdapat potensi kehilangan atas Pendapatan Konsesi dari selisih tarif besaran konsesi pada saat Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang dioperasionalkan.

 

Jelas ini menunjukan ketidaktaatan dan pula patut dicurigai. Jangan-jangan atau kemungkinan fee konsesi tetap normal sebesar 2,5 persen, akan tetapi dianggap hanya sebesar 0,5 persen dalam laporannya. Dan, mungkin saja sisanya masuk kantong pribadi karena peluang mengarah terhadap korupsi bisa terjadi.

 

Kemudian, pengembangan opini ini semestinya aparat hukum juga menyadarinya dan mewaspadainya karena sudah saatnya perilaku-perilaku yang mengarah kepada korupsi sudah dibumi hanguskan di negeri ini dengan cara Kejaksaan Agung RI melakukan penyelidikian dalam kasus ini.

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles