Ini Tiga Jurus Kemnaker Embat Anggaran Perjalanan Dinas

Jakarta, Klikanggaran.com (26/4/2017) – Untuk diketahui, Sekretariat Jenderal Kemnaker antara tahun 2015 dan 2016 telah menggelontorkan anggaran biaya perjalanan dinas total sebesar Rp. 409.224.707.000. Dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp. 210.990.848.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 198.233.859.000. Uang ratusan miliar tersebut diharapkan dapat menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara.

Namun, sangat disayangkan, dalam prakteknya seringkali ditemukan adanya permainan kotor yang dilakukan para oknum pejabat Kemnaker, yang tentu saja berdampak terhadap kerugian negara. Berbagai modus dilakukan guna meng-"embat" uang rakyat.

Center for Budget Analysis (CBA) dalam rilisnya menyampaikan, telah ditemukan tiga dugaan penyimpangan uang negara di dalam anggaran perjalanan dinas pejabat Kemnaker. Pertama, perjalanan dinas full service ke luar negeri di tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri.

Terkait perjalanan dinas ke luar negeri, Kementerian Keuangan sejak 25 Agustus 2015 telah menetapkan peraturan dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dimana dalam aturan tersebut perjalanan dinas ke luar negeri yang waktunya di bawah 24 jam, uang saku yang diberikan tidak boleh melebihi angka 40 persen.

Namun, sebagaimana disampaikan oleh CBA, dalam perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan pada tanggal 1 September 2015 tujuan ke Jepang, dan 14 September tujuan Singapura, aturan tersebut dilanggar oleh Biro KLN.

“Aturan tersebut dilabrak oleh Biro KLN, dengan tetap membayarkan uang saku sebesar 100 persen. Uang sebesar Rp. 10.360.130 akhirnya masuk ke kantong pribadi,” kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Kedua adalah perjalanan dinas siluman 4 Biro Kemnaker. Perjalanan dinas para pejabat Kemnaker yang dilaksanakan Biro Umum terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2016 ada sebanyak 85 kali. Sementara yang dilaksanakan Biro Kerjasama Luar Negeri selama bulan Juni sampai dengan Mei terdapat 6 perjalanan dinas. Dan, Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan perjalanan dinas 4 kali selama bulan April. Sedangkan Biro Perencanaan tercatat melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 27 kali dari bulan Maret sampai dengan Desember.

Yang menjadi persoalan menurut Jajang adalah, nama-nama pejabat yang tercatat melakukan perjalanan dinas di atas adalah nama-nama siluman. Dimana dalam waktu yang sama, mereka bukan melakukan perjalanan dinas, tapi masih masuk kantor seperti biasa.

“Hal tersebut terbukti dengan rekaman finger print sebagai bukti kehadiran di kantor. Jadinya, "sim salabim", anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 320.514.100 habis bukan untuk menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara, tapi hilang seperti diembat oleh para siluman yang selalu bersemayam di Kemnaker,” sindir Jajang.

Selanjutnya adalah modus ketiga, yang dikatakan Jajang sebagai perjalanan dinas tipu-tipu. Dimana Biro Perencanaan Kemnaker melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 Wilayah Barat. Meeting tersebut dilaksanakan di luar kota, tepatnya di Aston Medan Sumatera Utara.

Pihak Kemnaker melaporkan Program tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2016, dengan jumlah peserta 115 orang. Biaya masing-masing peserta dalam rapat tersebut sebesar Rp 232 ribu, untuk keseluruhan 115 orang dikali 3 hari mencapai Rp. 240.810.000.

“Namun, catatan tersebut hanyalah di atas kertas. Pada prakteknya rapat tersebut hanya dilakukan selama 2 hari, dan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya hanya Rp. 160.540.000. Yang menjadi pertanyaan, uang sebesar Rp. 80.270.000 lari ke perut siapa?” ujar Jajang.

Maka, secara keseluruhan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh negara terkait Proyek Perjalanan Dinas Kemnaker adalah sebesar Rp. 411.144.230.

“Berdasarkan data di atas, kami Dari CBA (Center For Budget Analysis) semakin prihatin, karena hanya menambah catatan buruk kinerja kementerian yang di pimpin M. Hanif Dhakiri. Dengan ulasan atau gambaran tersebut, sepertinya menteri Hanif Dhakiri ingin menantang Presiden Jokowi, berani atau tidak untuk melakukan reshuffle atas Menteri Tenaga Kerja, atas pengelolaan anggaran Kemnaker yang jelek banget,” pungkas Jajang.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles