Keren Ya, Kemnaker, Hari Ini Beli Laptop, Besok Hilang?

Jakarta, Klikanggaran.com (7/12/2017) - Sindiran atau kritikan Presiden Jokowi kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhaikiri, mengenai banyaknya pemborasan keuangaan di Kementerian Ketenagakerjaan, memang sebuah kebenaran.

Hal tersebut dinyatakan oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), saat diminta tanggapannya terkait sindiran Presiden Jokowi terhadap Menteri Ketenagakerjaan.

Uchok Sky menggarisbawahi saat Presiden Jokowi memberikan contoh pemborosan yang dimaksud, misalnya terkait anggaran untuk pemulangan TKI yang hanya mendapat porsi 10-20%. Sedangkan kegiatan pendukungnya, seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, dan sebagainya, bisa mendapat 80-90% dari porsi anggaran.

Uchok Sky mengatakan, sebetulnya yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan bukan hanya pemborosan anggaran. Tetapi, ada juga hilang dan belum ditemukannya aset negara. Misalnya, sebanyak 1.360 unit laptop atau Notebook senilai Rp25.126.979.217 tidak bisa dihadirkan karena tidak diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang.

“Aset-aset ini belum "jelas", tetapi pada tahun 2017 Kementeriaan Ketenagakerjaan yang dipimpin Hanif Dhakiri akan memborong laptop sebanyak 137 buah dengan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar,” kata Uchok Sky pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Berdasarkan dokumen yang diterima Klikanggaran.com, harga rata-rata laptop yang akan dibeli oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah sebesar Rp 21,3 juta per buah. Saat ditanya apa pendapatnya, Uchok mengatakan bahwa harga laptop paling mahal adalah sebesar Rp 230 juta per buah, dan yang paling murah adalah sebesar Rp 10 juta.

Untuk kondisi itulah, CBA meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penyelidikan atas dugaan hilangnya aset laptop atau Notebook di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dan, terkait adanya dugaan penggelembungan harga atau pemahalan harga pembelian laptop atau Notebook tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Uchok.

“KPK harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, ke kantor KPK,” tutupnya.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles