Keserakahaan dan Kenakalan PT Telkom dalam Pusaran Dugaan Korupsi

Jakarta, Klikanggaran.com (05/12/2017) – Banyak publik menilai bahwa PT Telkom itu serakah banget. Karena tanah yang beralamatkan di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4, Kota Bandung, memilki luas 6.800 m2 dengan nilai peroleh Rp26.217.774.000, diklaim oleh PT Telkom.

Padahal tanah tersebut sudah tercatat dalam Buku Induk Barang Investaris Pusat Sumber Daya Geologi KemenESDM, dengan luas keseluruhan tanah 45.500 m2 sesui dengan sertifikat Nomor 1 Tahun 1979.

Sedangkan di PT Telkom sendiri sepertinya belum memiliki bukti kepemilikan penguasaan atas tanah tersebut. Namun, per 31 Desember 2016, dikabarkan masih berlangsung penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan pihak luar Badan Geologi dan PT Telkom (persero).

Selain dugaan klaim atas tanah di Jalan Sentot Alibasyah Kota Bandung tersebut, PT Telkom juga masuk dalam pusaran dugaan korupsi. Misalnya saja pada tahun 2016, dimana Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempergunakan PT Telkom Indonesia dalam proyek Akses Internet Video Call.

Proyek dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.963.003.000 tersebut akan digunakan sebagai sarana interaksi antara pengampu, mentor, dan peserta guru pembelajar.

Sesuai dokumen yang diperoleh Klikanggaran.com ditemukan kelebihan pembayaran atau pusaran korupsinya masuk dalam dugaan mark up anggaran sebesar Rp1.670.849.400 dari Berita Acara (BA) Rekonsiliasi antara P4TK dengan PT Telkom Indonesia. Selama ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P4TK saat pembayaran sebatas pada Invoice yang ditagihkan oleh PT Telkom Indonesia.

Kemudian mengenai realisasi anggaran Bank Indonesia melalui Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) untuk menyewa jaringan komunikasi. Itu dinilai sangat mahal sehingga terjadi pemborosan anggaran di internal Bank Indonesia, dan dinilai hanya bikin senang orang-orang di PT Telkom.

Sudah dipublikasi juga sebelumnya, bahwa realisasi anggaran untuk menyewa jaringan komunikasi sampai tahun 2015 sebesar Rp30.506.005.126, dan tahun 2016 sebesar Rp74.056.987.954. Artinya, dari tahun 2015 ke tahun 2016 kenaikan anggaran untuk menyewa jaringan komunikasi adalah sebesar Rp43.553.982.825.

Nah, dengan adanya kenaikan proyek menyewa jaringan komunikasi dalam satu tahun sebesar Rp 43,5 miliar itu, tentu sangat mencurigakan. Maka Bank Indonesia maupun PT Telkom Indonesia harus disidik oleh KPK.

Tetapi, KPK juga jangan lupa untuk segera melakukan pemanggilan kepada PT Telkom Indonesia dan P4TK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas adanya dugaan mark up sebesar Rp 1,6 miliar atas proyek tersebut.

(Baca juga : Sengketa Tanah di Kota Bandung, Pemenangnya KemenESDM atau PT Telkom?)

(Baca juga : Nakalnya Hanna Annisa Tak Senakal PT Telkom Indonesia)

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles