Perlunya Political Finance untuk Partai Politik

Jakarta, Klikanggaran.com - Demokrasi butuh partai politik yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk menyelenggarakan proses demokrasi secara baik. Partai Politik dalam melakukan kegiatan politiknya juga membutuhkan dana yang tidak kecil, maka jangan harap partai politik bisa bersih dari pratik korupsi untuk membiayai anggota dan partai politik itu sendiri. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengharapkan ada sumber dana partai politik yang jelas, terutama dari pemerintah. Dia juga mengingatkan, pascapemilihan langsung dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, justru dana partai politik semakin membengkak.

 

"Semua pemilihan langsung dari kepala desa sampai presiden. Ini akhirnya menjadikan demokrasi yang mahal. Karena orang harus menyiapkan atribut, harus menyiapkan alat pengenal, dan sebagainya. Maka, di sinilah perlunya political finance (pendanaan politik)," ujar Fadli baru-baru ini di Gedung Nusantara.

Fadli menceritakan bahwa partai politik di Meksiko mendapat sumbangan dari Negara dengan total 200 juta dollar per tahun, dengan komposisi 30% equality dan 70% proportionally (sesuai perolehan kursi). Dia membandingkan, jika di Indonesia hanya mendapat Rp 108 per suara. Jumlah yang sangat kecil menurut Fadli, perlu ditambah hingga Rp 5000 per suara. Masih menurut Fadli, dulu di Indonesia pada tahun 1955 memperbolehkan partai politik melakukan usaha untuk membiayai kebutuhan organisasi.

"Jadi, sekarang partai politik tidak boleh berusaha, dulu di tahun 55, partai politik boleh punya perkebunan, boleh punya pom bensin, boleh punya warung, boleh punya macam-macam. Jadi partai politik udah kaya PT juga di tahun 55," ujar Fadli mengisahkan.

Untuk memenuhi pembiayaan politik, sumbangan dana dari kader tentu bukanlah cara yang profesional. Hal ini bisa berakibat manipulasi ketika menduduki jabatan publik.

"Sekarang partai politik tidak boleh (berusaha), terus dari mana uangnya? Uang partai politik ini hanya sumbangan dari anggota legislatif, pemotongan (gaji) dari anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan sumbangan dari kader-kader pengurus-pengurus," papar Fadli.

Partai politik menurut Fadli punya peran penting dalam pembangunan demokrasi, maka perlu dibiayai oleh Negara. Fadli mengakui bahwa Presiden Jokowi punya isyarat menyetujui usulan kenaikan dana partai politik.

"Waktu itu sudah saya sampaikan langsung ke presiden, di depan para pimpinan fraksi ketika rapat konsultasi. Pada prinsipnya presiden meyetujui," jelas Fadli.

Ketika disinggung biaya iklan partai politik yang sangat besar di media elektronik seperti TV, Fadli menyarankan, harus ada aturan yang jelas terkait kampanye partai politik. Dengan kisahnya di Meksiko, media memberikan kesempatan yang adil bagi partai politik untuk berkampanye dan tidak mengambil dana seperser pun untuk kegiatan kampanye.

"Semua partai kebagian, kalau dia tidak menayangkan, televisi itu akan kena denda, dan dendanya cukup mahal. Karena televisi itu ruang publik. Kalau sekarang kuat-kuatan membayar iklan, atau yang punya tv yang kebetulan di partai politik, jor-joran tiap hari aja diputer lagu partainya, padahal ini ruang publik. Masalahnya, tidak diatur dengan baik, agar ada keadilan. Karena ini ruang publik," papar Fadli.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Anggaran

More Articles