Menaikkan Pendapatan Nasinaol Sektor Tambang, Ini Kata Yusri Usman

Jakarta, Klikanggaran.com (14/3/2017) - Pemerintah sebaiknya segera menentukan sikap atas polemik status Kontrak Karya Freeport Indonesia. Pemerintah sebaiknya membangun smelter secara mandiri, ketimbang harus menunggu itikad baik dari Freeport. Modal pembangunan smelter bisa dihimpun dari konsorsium BUMN Tambang dan dana pensiunan dengan perkiraan dana pembuatan sekitar USD 2,5 miliar. Kenapa muncul ide ini? Saya melihat ini adalah langkah yang paling mungkin untuk menjaga lebih besar lagi kerugian bagi bangsa kita. Jadi kita tidak selalu ribut lagi sama Freeport dan PT Aman Mineral Sumbawa (ex Newmont). Dia mau bangun atau tidak, tetapi semua hasil tambang berupa konsentrat atau bulion emas masuk smelter kita.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, dalam sebuah acara diskusi publik bertema 'Maju Terus Pantang Mundur Implementasi UU Minerba Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara', di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Dengan dibangunnya smelter, kata Yusri, maka hasil tambang dari perusahaan tambang asing dan nasional yang tidak mempunyai smelter juga bisa masuk dan diolah oleh smelter yang dimiliki BUMN. Dengan demikian, menurut Yusri, pendapatan negara akan bertambah serta menguntungkan industri dalam negeri yang memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan lainnya, smelter milik negara tersebut akan menguak, berapa sebenarnya hasil kandungan mineral berharga yang ditambang oleh Freeport, Newmont, maupun perusahaan tambang asing lainnya. Sebab diduga kuat, perusahaan tambang seperti Freeport selama ini kerap menyembunyikan jumlah sebenarnya dari kandungan emas, perak, tembaga, dan mineral berharga lainnya yang telah digali hampir 50 tahun dengan dalih tidak bisa membangun smelter karena alasan ekonomis dan bukan bidang keahlian mereka.

Jangan kita sudah hilang di hulu, kemudian di hilir juga hilang peluang pendapatan bagi negara. Kalau kita tunggu mereka akan bangun smelter, maka saya yakin, tidak akan pernah dibangun. Dan, ini semua akan membuka, berapa sih prosentasi emas, perak, tembaga, dan minerla berharga lainnya dari setiap ton konsentrat yang dihasilkan dari bumi kita, baik dari Freeport maupun maupun tambang lain. Papar Yusri dalam diskusi yang dihadiri sejumlah masyarakat Papua itu.

Konsorsium BUMN Tambang hanya membeli saham 10,64%, senilai USD 1,7 miliar menurut harga yang disampaikan oleh PT Freeport Indonesia pada awal tahun 2016. Sementara menurut hitungan Kementerian ESDM, harga yang pantas untuk saham tersebut adalah USD 630 juta berdasarkan Permen ESDM nomor 27 tahun 2013. Sehingga sampai habis dikeduk pun, semua emas di tambang Freeport tidak akan pernah ketemu harga yang sesuai antara Pemerintah Indonesia dengan PT FI.

Jadi jangan pernah bermimpi indah bahwa Pemerintah Indonesia bisa menguasai saham sampai dengan 51% agar bisa menjadi pengendali. Untuk membeli yang 10,64% saja tidak akan pernah bisa terealisasi. Penguasaan saham mayoritas lebih mudah dan efisien melalui mekanisme pemberian izin usaha operasi produksi kepada konsorsium BUMN Tambang pada saat 2 tahun menjelang berakhirnya kontrak PT FI di Desember 2021 (seperti mekanisme penunjukan Pertamina sebagai operator Blok Mahakam 2015, Blok Siak 2013, dan Coastal Plain Pekanbaru 2001).

Untuk tidak membuang waktu dan menjaga kepentingan nasional, maka penugasan pembangunan smelter kepada konsorsium BUMN Tambang dianggap lebih realistis dilaksanakan, ketimbang membenamkan uang sebesar USD 1,7 miliar hanya untuk membeli saham sebanyak 10,64%. Apalagi sudah 4 tahun belakangan ini PT Freeport Indonesia tidak membayarkan devidennya kepada Pemerintah Indonesia atas saham 9,36%.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, bersama Redaksi Klikanggaran.com, Selasa (14/3/2017).

 

Bisnis

More Articles