Ditemukan Dobel Jabatan di BUMN, Apa Respon Pemerintah Nih?

 

Jakarta, Klikanggaran.com (15/10/2017) - Dobel Jabatan pada sebuah institusi pemerintahan merupakan momok, tapi seperti hal yang biasa-biasa saja untuk ditanggapi oleh pemerintah. Misalnya saja pada sebuah lembaga di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditemukan beberapa dobel (rangkap) jabatan, di antaranya adalah:

Pertama, Wahyu Kuncoro yang saat ini menjabat sebagai Deput Bidang Agro Kementerian BUMN, ternyata merangkap sebagai Wakil Ketua Komisaris di Bank Negara Indonesia (BNI).

Kedua, Joefly Bahruni yang menjabat sebagai Komisaris Utama Holding Perkebunan dari PTPN I- PTPN XIV, ternyata juga menjabat sebagai Direktur SDM di PT Lonsum milik Perusahaan Modal asing (PMA).

Padahal, dobel jabatan tersebut dilarang, seperti yang ungkapkan oleh Praktisi Hukum di Jakarta, Dicky Siahaan SH, MH, dan dikutip dari Lassernewstoday.com. Dimana dalam pasal 5 (a) pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi BUMN seharusnya berakhir karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai direksi atau komisaris sebagaimana pasal 4 (c).

Selain itu, direksi atau komisaris juga harus mengundurkan diri dari jabatannya semula, paling lama 30 hari sejak ditetapkan sebagai direksi. Dan, bila tidak mengundurkan diri dalam tenggang waktu tersebut, maka demi hukum, jabatannya selaku direksi pada BUMN dimana dia menjabat sebelumnya, sebagaimana perintah pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN Anggota Direksi Perusahaan (Perseroan) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles