eSPeKaPe: Posisikan Pertamina Menjadi NOC Sebagai Representasi Negara

Jakarta, Klikanggaran.com - Menyambut peringatan ulang tahun Pertamina ke-59 pada 10 Desember 2016, dari markasnya di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memposisikan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) dengan pemberian privilese (hak istimewa) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi dan yang merupakan representasi negara sejak didirikannya.

 

Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat mengatakan dalam rilisnya kepada pers (9/12/2016), “Dominasi pengelolaan hulu migas oleh Pertamina sebagai NOC baru sekitar 20 persen. Masih rendah dibandingkan dengan NOC negara lain yang porsi produksi domestiknya besar seperti halnya produksi minyak dan gas bumi (migas). Brazil 81 persen, Aljazair 78 persen, Norwegia 58 persen, dan Malaysia 47 persen.”

Menurut Binsar, sangat penting pemerintah dan DPR memposisikan Pertamina sebagai NOC. Agar ke depannya Pertamina jadi punya nilai lebih dibandingkan saat ini.

“Contoh privilese yang diberikan antara lain terkait sektor hulu, agar setiap kontrak yang akan habis (expired), Pertamina diberikan first right of refusal," kata Binsar pada klikanggaran, Jumat (9/12/2016).

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36 Tahun 2012, terdapat 14 pasal UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang inkonstitusional. Pertamina tidak lagi berperan sebagai tuan di negara sendiri, sebagaimana berlaku bagi NOC negara lain yang porsi produksi domestiknya besar karena dominasi pengelolaan hulu migas oleh Pertamina cukup rendah.

Berlakunya UU Migas No. 22 Tahun 2001 membuat hak eksklusif BUMN dalam mengelola migas, sementara UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang disebut UU Pertamina menjadi hilang. Pengelolaan usaha hulu migas beralih kepada kontraktor asing melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sekarang berganti nama menjadi Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sedangkan usaha kegiatan hilir beralih ke Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kemudian, merujuk adanya pencanangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)’ di Papua, sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo pada 18 Oktober 2016, Ketua Umum eSPeKaPe (Binsar) menyambut baik hal tersebut, karena secara implisit UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 tidak hilang.

“Sebaliknya justru secara eksplisit, Presiden Jokowi mengabaikan Pasal 28 ayat (2) UU Migas No. 22 Tahun 2001, yang telah menentukan proses pembentukan harga eceran BBM dalam negeri yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme persaingan pasar,” katanya.

Meskipun hitungan Pertamina akan rugi sekitar Rp 800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain, namun Presiden Jokowi menyebutkan bukan oleh sebab masalah untung dan rugi, tetapi masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, yang telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia itu sendiri konon akan dimulai pada 1 Januari 2017. Harga ini berlaku untuk BBM jenis solar, minyak tanah, dan premium penugasan.

“Dengan demikian, ketimbang DPR alot dalam merevisi UU Migas Np. 22 Tahun 2001, lebih baik kita kembali ke UU Pertamina No. 8 Tahun 1971. Ini yang nantinya diyakini eSPeKaPe akan dapat memperkuat posisi Pertamina sebagai NOC. Karena sejatinya Pertamina itu merupakan representasi negara dalam penguasaan dan pengusahaan migas, sehingga fungsi dan kewenangan SKK Migas dan BPH Migas sudah harus diserahkan kepada Pertamina,” ungkap Binsar yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).

Pasalnya, kata Binsar, merevisi UU Migas tidak akan memberi solusi komprehensif guna menjawab persoalan migas dari hulu ke hilir dalam upaya mendukung kedaulatan energi, jika tanpa ada political will, Pemerintah dan DPR memposisikan Pertamina sebagai NOC, sedangkan kewenangan perumusan kebijakan, strategi, regulator, dan pengawasan, tetap saja berada pada Kementerian ESDM.

"Sebab itu penghapusan kelembagaan SKK Migas dan BPH Migas dinilai lebih sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Keputusan MK. Operator sepenuhnya ada di Pertamina," pungkas Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles