Masalah Pajak di Indonesia, Ini Penjelasan Marzuki Alie

Jakarta, Klikanggaran.com - Terkait pejabat Ditjen Pajak terkena kasus OTT KPK, Dr. H. Marzuki Alie ingin berbagi (sharing) masalah pajak berdasarkan pengalaman. Menurutnya, pajak itu ibarat aliran darah dalam tubuh, merupakan sumber utama pemasukan APBN, sebagai sumber utama penerimaan negara. Harusnya pengelolaan pajak mendapat perhatian khusus, dibangun sistem yang mendukung dan kuat. Berikut ulasan selengkapnya:

 

Dengan sistem yang berdiri sendiri, sulit untuk diharapkan penghasilan pajak yang optimal, sehingga Tax Ratio kita hanya bergerak 11-13%. Sejak lama ide tentang single identity number mencuat ke permukaan, tapi tidak direspon secara serius. Padahal kesempatan untuk itu ada.

Saat kita ingin menerapkan e-KTP, peluang untuk menghadirkan SIN harusnya dimanfaatkan, sehingga tidak hanya mengeluh dan mengeluh saja.

Pagi ini kita dengar dari 15.000 pengacara hanya 1000 yang punya NPWP, ini menunjukkan sistem kita tidak mampu menjaring potensi wajib pajak. E-KTP yang sudah menggunakan sistem IT akhirnya hanya data tunggal terkait kependudukan saja, sistem yang sederhana, tapi biaya yang besar.

Apakah tidak paham atau menganggap masyarakat yang tidak paham, akhirnya dana besar e-KTP dijadikan bancakan, terdapat indikasi triliunan rupiah kerugian negara. Alhamdulillah, walaupun tidak mudah, mudah-mudahan KPK berani membuka elite yang terlibat, bukan hanya mereka di Kemendagri, tapi juga semuanya.

Kalau saya boleh sampaikan, ada beberapa penyebab dari korupsi pajak yang selama ini terbuka, yaitu petugas pajak, wajib pajak dan sistemnya, termasuk masih rendahnya wajib pajak yang memiliki NPWP. Potensi besar, tapi hanya sebagian yang terjaring. Apakah sistem e-KTP masih bisa dioptimalkan untuk kepentingan perpajakan, jawabnya masih sangat bisa. Tidak perlu dikontrakkan!

Sebagus apa pun sistemnya, kalau petugas dan wajib pajak sekongkol, tetap saja bocor. Tapi, sistem yang bagus akan mengurangi kebocoran. Kita punya banyak tenaga ahli, kita punya orang-orang pintar di kampus, kenapa tidak dimanfaatkan? Sama saat saya bangun sistem di perusahaan. Tahun 1990, saya sudah bangun sistem yang terintegrasi di PT. Semen Baturaja dengan cara swakelola. Biaya murah dan bertahan sampai 2006.

Menkeu segera saja bentuk tim, minta bantuan tenaga-tenaga ahli ITB, UI, UGM, dan swasta untuk mendesain sistemnya. Mengaitkan semua kepentingan, baik kepentingan kependudukan, Pajak, Imigrasi, BPN harusnya bisa diakomodir dalam sistem e-KTP. Tidak terpisah seperti sekarang, untuk kepentingan KPK otomatis tidak perlu lagi ada LHKPN, semua sudah ada di data base setiap warganegara. Tinggal buat pernyataan saja. Pernyataan untuk diumumkan di puplik harta kekayaan. Saat memegang jabatan publik atau yang ditentukan untuk itu.

Kalau Menkeu masih bingung, buat seminar, atau serahkan kampus, kita siap untuk kontribusi. Insya Allah akan terbangun sistem yang kuat. Tugas menteri hanya mencari SDM yang baik agar tidak bersekongkol dengan pengusaha. Sanksinya harus keras, hukum pidana. Yakin 100% wajib pajak selagi dia WNI pasti punya NPWP, pasti hartanya terdata, pasti kemanapun ke LN terpantau.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles