Mulai dari Candaan dan Serius, Rakyat Tolak Registrasi Kartu Hp

Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengeluarkan peraturan keras, agar masyarakat yang punya kartu prabayar segera melakukan registrasi ulang dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Tujuan Registrasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.

Tetapi, peraturan Kominfo ini sepertinya mendapat perlawanan dari masyarakat atau pengguna kartu prabayar. Ada juga bentuk perlawanan atas peraturan Kominfo itu dengan cara "candaan", sebagai penolakan registrasi kartu prabayar.

Klikanggaran.com mencoba mengambil beberapa contoh pernyataan masyarakat yang sudah viral di media sosial terkait perlawanan atau penolakan atas registrasi ulang yang dipaksakan oleh Kominfo itu. Publik seperti tidak mau tahu alasan diberlakukannya peraturan, yaitu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalimat-kalimat tersebut seperti :

(+62 812-4336-1××x) : hati2.. ada kecurigaan registrasi kartu prabayar diviralkan untuk kepentingan pilpres 2019. data kita nanti akan dipakai orang aseng untuk memilih.

[31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : logika sederhanaya kalau semua muslim tdk registrasi ulang dan kartu diblokir, maka yg rugi adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, dan itu tdk akan terjadi.

[31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : maka hemat sy kita viralkan untuk tdk regist, coba kita pikir secara jernih, buat apa regist nomor ktp dan kk? krn kalau nomor kk di regist maka semua anggota keluarga akan terdeteksi. dan muncul semua no ktpnya.

Selain pengguna kartu prabayar yang melakukan penolakan dengan cara terus terang, ada juga dengan cara "candaan" sebagai penolakan registrasi kartu prabayar, seperti : "Maaf, Registrasi kartu anda gagal karena NIK anda terdeteksi punya utang di warung kopi sebelah rumah anda".

Kemudian yang lainnya , "Pintar juga situ nyuruh kite-kite Register ulang nomor hp. ternyata sms - nya bayar. Kalau Rp.300 x 25 juta orang aja, bisa dapat Rp 7.5 miliar".

Kemudian ada juga yang lebih keras seperti, "Tolak Registrasi dengan No KTP dan KK !!! Stop nyusahi Rakyat !!!"

Itu hanya sebagian kecil bentuk penolakan publik.

Nah, melihat banyaknya perlawanan dari rakyat ini, sepertinya Kemkominfo harus lebih banyak dan lebih luas lagi melalukan sosialisasi kepada rakyat. Karena katanya, perlawanan ini juga merupakan bentuk bahwa rakyat kurang percaya kepada pemerintahan rezim Jokowi.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles