Peraturan Wajib Registrasi Kartu SIM Berpotensi Melanggar HAM

Jakarta, Klikanggaran.com (14/10/2017) – Seperti telah kita ketahui, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan wajib registrasi kartu SIM dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, peraturan tersebut dianggap sebagian besar warga sebagai indikasi pelanggaran HAM.

Wajib registrasi menggunakan NIK bukanlah sesuatu yang baru, karena sejauh penggunaan telepon seluler, pendaftaran kartu yang berfungsi menghubungkan setiap orang tersebut adalah suatu keharusan untuk mengoptimalkan fungsi dan kegunaan telepon seluluer. 

Akan tetapi, pendaftaran tersebut terasa terlalu bebas, tidak ada pengaturan yang ketat dalam hal pendaftaran kartu SIM. Sehingga, seringkali terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler, dan penyimpangan tersebut susah terlacak karena data yang dirasa pemerintah masih kurang valid. Mungkin, karena hal inilah makaPemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menerapkan system wajib registrasi kartu SIM menggunakan data NIK dan nomor KK.

Kendati demikian alasannya, kebijakan pemerintah ihwal penerapan wajib registrasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat kartu NIK yang seringkali digunakan melalui eKTP merupakan satu komponen wajib administrasi dasar.

Artinya, eKTP bisa saja berada di tangan siapapun yang bukan pemiliknya, dan besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Miftahul Jannah, (27), wanita karir yang bekerja di daerah Rasuna Said misalnya, sedari awal, sejak tahun 2008, menggunakan telepon seluler sudah menggunakan data KTP-nya untuk mendaftarkan kartu telepon seluler. Dirinya merasa selama ini tidak ada manfaat besar dari pendaftaran administrasi yang kini diperketat peraturannya.

“Ketika ada masalah terkait jaringan, kita justru berhadapan dengan CS yang pastinya menanyakan lebih dulu nama, alamat, dan posisi, atau dimana keberadaan kita. Artinya, registrasi saya selama ini tidak berfungsi,” katanya.

Miftah menambahkan, jika memang registrasi kali ini benar harus menggunakan nomor eKTP, yang perlu diperhatikan adalah siapa saja yang memegang salinan kartu tersebut.

“Yang bahaya itu, eKTP dan KK kita ini kan seperti hak bagi umum! Kerja, eKTP dan KK! Cicilan, eKTP dan KK, ke kelurahan, eKTP! Bahkan ke RT juga eKTP, semua urusan kita selalu diminta eKTP. Ini justru akan menjadi rentan pembajakan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Kevin Juanda (26), pria pengantin baru yang sedang mengurus eKTP dan KK-nya justru mempertanyakan, “Ini kebelinger! Bagaimana kita mau mengurus SIM hp, eKTP dan KK saja dari 3 bulan yang lalu belum juga ditangani sampai sekarang!”

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), Adri Zulpianto, menyatakan bahwa jika pemerintah berpegang teguh pada Pancasila, mestinya kebijakan pemerintah terkait Wajib Registrasi menggunakan NIK dan KK mempertimbangkan betul UUD 1945 Pasal 28G.

“Mestinya pemerintah menjaga hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya, pemerintah yang berdalih mencari solusi untuk keluar dari cengkeraman penipuan dan terorisme, justru malah masuk ke dalam penumbuhan terorisme itu sendiri,” ungkap Adri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

Adri sendiri yakin, bahwa rakyat Indonesia pasti setuju dalam hal pemberantasan terorisme, penipuan melalui telepon seluler dan jaringan internet, tapi untuk merespon pemberantasan tersebut mestinya yang perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah dampak dari kebijakan yang diberlakukan.

“Sejauh ini pemerintah sudah mampu berbuat banyak, menangkal terorisme dan penipuan melalui telepon seluluer dan jaringan internet, tapi kenapa pemberlakuan wajib registrasi dengan kartu NIK dan KK ini seperti mundur ke belakang? Bahkan masuk ke dalam pembatasan hak pribadi masyarakat. Bagi warga awam, Pemerintah dianggap seperti ingin memasang alat penyadap kepada seluruh warga Negara Indonesia. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman, dan menjadi tampak jelas, kebijakan tersebut melanggar HAM,” imbuhnya.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menambahkan, bahwa kebijakan Wajib Registrasi menggunakan NIK dan nomor KK adalah suatu kebijakan yang membatasi HAM dan rentan menimbulkan kegaduhan.

“Yang perlu diketahui bersama adalah, Era Jokowi ini kan era dimana pelanggar HAM hidup kembali. Terasa jelas bahwa pendapat masyarakat umum dibatasi, sehingga kebijakan tersebut direspon oleh masyarakat sebagai langkah pembantaian bagi pendapat-pendapat masyarakat yang berkembang, karena bagi masyarakat yang tak terdengar suaranya ini, hanya dapat menyuarakan pendapat mereka pada sesama teman, dan yang paling memungkinkan adalah melalui telepon seluler tersebut,” tandas Jajang.

Sebagai catatan, Kominfo melalui jaringannya telah memberikan pengetahuan, bahwasannya Kominfo memberlakukan wajib registrasi bagi kartu SIM lama dan kartu SIM baru dengan menggunakan nomor NIK maupun nomor KK.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles