Setelah Menteri BUMN Rombak Jajaran Komisaris Holding Perkebunan PTPN III, Ada Hal yang Perlu Dievaluasi

Jakarta, Klikanggaran.com (18/10/2017) - Apresiasi yang tinggi perlu dilayangkan kepada Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN yang begitu cepat meninjau kekeliruan yang dilakukan oleh  Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi BUMN, Wahyu Kuncoro. Apresiasi ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait kelalaiannya terhadap status rangkap jabatan dari anggota Komisaris Holding Perkebunan PTPN, yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bagi kinerja holding.

“Semoga sikap tegas Rini Soemarno memberikan harapan besar di publik, bahwa Holding Perkebunan bisa sehat kembali. Tetapi, perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi ulang kompetensi seluruh anggota direksi, mulai dari Holding PTPN III dan anak-anak usahanya, PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Agar kinerja seluruh anak perusahaan bisa bangkit kembali, meningkat produktifitas tanaman sawit, karet, gula, the, dan kopi, dengan proses bisnis yang benar dan transparan, dan mencetak laba bagi perusahaan,” pesan khusus Yusri Usman, seperti yang disampaikan pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Yusri, hal ini perlu dilakukan, sejalan dengan adanya langkah Dirut Holding Dasuki Amsir, yang diduga tak sehat dengan akan memaksa semua anak usaha harus menciptakan laba dengan target tertentu. Misalnya, PTPN V ditargetkan harus menciptakan laba minimal Rp 200 miliar dengan cara apa pun.

“Begitulah informasi yang beredar luas di antara para anggota direksi dari PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV,” jawab Yusri saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut.

“Langkah yang akan dilakukan Dirut Holding dan jajarannya itu tentu sangat benar, dan perlu didukung dengan catatan melakukan efisien dengan benar dan tepat juga wajar. Tetapi anehnya, yang dilakukan Dirut Dasuki Amsir ini adalah manajemen jungkir balik. Proses bisnis di dunia perkebunan kinerjanya bisa dikatakan moncer apabila tiap tanaman itu menghasilkan produksinya dengan maksimal,” lanjutnya.

Agar mencapai target seperti yang diharuskan itu, menurut Yusri tentu harus konsisten sejak di hulu, dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan benar, pemberian pupuk mengikuti standar baku bagian tanaman, yaitu minimal dua kali setahun, dan infrastruktur kebun berupa jalan-jalan harus baik. Selain itu, truk sebagai transport TBS buah tandan segar harus dipastikan, sejak dipetik tiba di PKS (pabrik kelapa sawit) tepat waktu. Agar menjaga ALB (Asam Lemak Bebas) di angka 2- 3%, agar tingkat restan buah rendah dan rendemen CPO dari PKS menjadi tinggi.

Yusri juga menjelaskan, bahwa untuk mencetak laba dengan meningkatkan produksi tanaman, menurutnya itu adalah langkah yang sangat benar. Akan tetapi, biar kelihatan memperoleh laba akhirnya jadi memotong beberapa anggaran yang sangat penting dan prinsip.

“Itu adalah ala menajemen "malin kundang alias abu nawas". Artinya, dengan mengkhianati RKAP yang telah disetujui Kementerian BUMN dan disahkan oleh RUPS, yaitu tanaman bisa ditingkatkan produksinya, tetapi anggarannya sengaja dipotong. Agar terlihat Direksi sekarang telah berhasil menyehatkan Holding Perkebunan yang sempat mencetak rugi bersih dari laporan keuangannya yang sudah diaudit sekitar Rp 1.387 triliun pada tahun 2016,” sindir Yusri.

Lalu mengatakan, “Tindakan itu dalam jangka pendek terlihat berhasil dan dipuji sebagai prestasi luar biasa. Tetapi, jangan lupa, dalam jangka 2 dan 3 tahun mendatang niscaya akan ada masalah besar terjadi. Holding Perkebunan akan turun drastis kemampuan produksi rata-rata tanaman di setiap kebun.”

Dan, jika pola itu tetap akan diterapkan oleh Direksi Holding Perkebunan, Yusri menekankan, bisa jadi benar adanya, karena mayoritas Dewan Direksi di Holding Perkebunan berlatarbelakang bidang keuangan, bukan berlatarbelakang bidang tanaman sebagaimana mestinya.

“Orang keuangan biasanya berorentasi semata pada laba saja, tidak melihat gimana budaya tanaman dapat dioptimalkan agar mencetak laba besar bagi perusahaan. Saya mempunyai data yang akurat bahwa kehilangan potensi perusahaan meraih pendapatan tambahan dari semua jenis tanaman pada tahun 2016 (Potensial loss from prduction) dibandingkan tingkat produksi rata-rata di tahun 2015. Yaitu sekitar Rp 6 triliun,” tutup Yusri Usman.

(Baca juga: Menteri Rini Soemarno Ganti Komisaris PTPN III)

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles