Tanggapan atas Surat Sri Mulyani Bocor ke Publik Terlalu Berlebihan

 

Jakarta, Klikanggaran.com (27/9/2017) - Sesungguhnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tidak perlu terlalu berlebihan juga dalam menyikapi bocornya surat Kemenkeu kepada Menteri ESDM dan Meneg BUMN tanggal 19 September 2017 itu. Karena bisa jadi kebocoran itu datangnya dari Kementerian Keuangan sendiri, oleh staffnya, ataupun PLN dan Kementerian ESDM dan Meneg BUMN. Apalagi klasifikasi suratnya juga bukan rahasia, tapi sifatnya hanya penting dan segera. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman dalam tanggapannya atas surat Sri Mulyani terkait PLN pada Rabu (27/92017).

Sebelumnya, Menkeu atau Kemenkeu menyesalkan atas beredarnya surat internal Pemerintah - dari Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tersebut. Kemenkeu menganggap hal tersebut adalah tindakan melanggar peraturan dan disiplin administrasi negara dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Maka, segera dilakukan pengusutan pembocoran surat tersebut untuk menegakkan disiplin tata kelola pemerintahan, agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Menanggapi hal tersebut, Yusri Usman menegaskan bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih penting untuk disikapi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dimana hal tersebut adalah pada masalah besar soal kondisi keuangan PLN akibat tidak efisien dalam proses bisnisnya dan berpotensi gagal bayar bisa mencapai Rp 700 triliun dari Bond yang dijamin oleh Pemerintah.

Artinya, menurut Yusri,  Pemerintah telah salah memilih Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga kinerja PLN sangat memprihatinkan, ternyata tidak bisa menjual listrik kepada konsumen dengan harga yang murah.

"Sedangkan soal proyek 35.000 MW juga sejak awal sudah diduga akan gagal, tentu akibat PLN sendiri sejak awal merubah terus RUPTL dan katanya akibat banyak intervensi, bahkan ada yang sudah ditenderkan seperti PLTGU Jawa 5 entah dengan alasan apa belakangan dibatalkan," tutup Yusri Usman.

(Baca juga: Salah Kelola, PLN Bisa Jadi Perusahaan Lilin Negara)

 

 

 

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Kebijakan

More Articles