Kota Mojokerto Jadi Sorotan KPK, Setelah itu Kabupatennya?

Jakarta, Klikanggaran.com (25/11/2017) - KPK telah menetapkan MY (Walikota Mojerkerto periode 2013-2018) sebagai tersangka suap pimpinan DPRD Kota.

Dalam kasus tersebut, MY diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

Akal bulus pejabat ini akhirnya menjadi sebab dirinya harus rela mendekam di penjara selama 2 tahun.

Untuk dicatat dan diingat, KPK kali ini tidak main-main dan siap melancarkan aksinya memusnahkan koruptor yang ada di Indonesia. Karena jelas, sering merugikan negara baik itu dalam hal materi maupun waktu dan tenaga.

Di samping itu, di kota yang sama yaitu Mojokerto, tapi beda administrasi, yakni di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ditemukan juga adanya kerugian negara sebesar Rp 477 juta atas realisasi belanja modal 5 paket pekerjaan di 3 SKPD karena tidak sesuai kontrak.

Kerugian ini disebabkan karena kelebihan pembayaran atas 3 paket pekerjaan peningkatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan pekerjaan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sehingga, publik menduga, ini ada unsur kesengajaan dimark up oleh pejabat Pemkab Mojokerto. Semoga saja KPK juga menyelediki kerugian tersebut.

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran