Mengapa Gratifikasi Menjadi Tindak Pidana Korupsi?

Jakarta, Klikanggaran.com - Gratifikasi atau pemberian hadiah dikatakan perbuatan pidana suap pada penyelenggara negara/PNS yaitu ketika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 128 ayat (1) UU nomor 21 tahun 1990 junto UU nomor 20 thn 2001. Sebagai contoh, kebiasaan yang kerap dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian parsel hari raya keagamaan berupa hadiah/sumbangan pernikahaan anak pejabat,"ujar Biro Humas KPK (14 /11).

 

"Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, seperti pemberian ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat dan lain-lain," ujar Biro Humas KPK, Senin (14/11/2016).

Praktik-praktik yang kerap dianggap lumrah ini tentu dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang juga di kemudian berusaha dicegah melalui peraturan undang-undang.

Oleh karena itu, berapa pun nilai gratifikasi yang diterima oleh seorang penyelenggara negara/pegawai negeri, bila pemberian tersebut patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya dilaporkan ke KPK untuk ditelaah lebih lanjut. Praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di masyarakat tidak dilarang sejauh memperhatikan adanya rambu tambahan, yaitu larangan bagi penyelenggara negara/pegawai negeri untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran