Rawannya Dana Bansos dan Hibah dalam Putaran Pilkada 2017

Jakarta, Klikanggaran.com - Ketentuan dan sistem pertanggungjawaban pada dana hibah dan bansos ternyata tidak menjamin keamanan sesuai dengan yang diharapkan. Tanda tanya besar tentang aliran dana masih terus menjadi misteri. Konon, selalu terjadi salah sasaran dan peruntukan.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) pun tidak berpangku tangan melihat permasalahan ini. Melalui email dia kirimkan rincian Alokasi Dana Hibah dan Bansos kepada klikanggaran pagi ini, Senin (24/10/2016).

 

Dalam catatan yang diberikan Uchok memuat adanya jumlah total dana hibah dan bansos yaitu sebesar Rp. 13.494.947.505.000. Dari total Rp 13.4 triliun tersebut Uchok memberikan rincian sebagai berikut:

7 provinsi alokasi anggaran untuk hibah sebesar Rp 6.7 triliun, bansos Rp 2.9 triliun.

18 kotamadya alokasi anggaran untuk hibah sebesar Rp 542.6 miliar, bansos Rp 90.9 miliar

76 kabupaten alokasi anggaran untuk hibah sebesar Rp 2.3 Triliun, bansos Rp 808.6 miliar.

Dan, seperti yang telah ramai dibahas oleh publik, Uchok pun menyampaikan bahwa Rp 13.4 triliun ini sangat rawan dipergunakan untuk transaksi politik para politisi, atau sebagai dana kemenangan calon petahana. Pemikiran ini sangat masuk akal karena publik saat ini seolah dibuat hanya fokus kepada tahapan Pilkada dan penistaan agama.

Regurasi dana bansos dan hibah masih banyak kelemahaan dalam “pengawasan” di lapangan, sementara itu banyak kepala daerah melanggar regurasi bansos dan hibah ini demi untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada saat ini.

“Masa bodoh dengan regurasi, yang penting bisa mempertahankan kekuasaan untuk 5 tahun depan,” tulis Uchok dalam pesannya. 

Selanjutnya sahabat pengamat kita ini memberikan ilustrasi “Kasus Bansos dan Hibah Alek Noerdin”, yang menurutnya harus diambil alih oleh KPK.

Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1.4 triliun. Namun, diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun. Sampai saat ini Tim Penyidik Kejagung akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.

Penyidik pada Kejaksaan Agung menemukan adanya kebijakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumatera Selatan), Alex Noerdin, yang tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Kebijakan tersebut di antaranya adalah sejumlah program penyaluran dana hibah dan bansos yang tidak tercantum dalam rencana anggaran, namun masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyidikan Kasus Dana Bansos dan Hibah Sumsel di tangan Kejagung sangat lambat dalam perjalanan proses hukumnya. Kasus ini tidak berkembang, dan jalan di tempat.” Demikian Uchok memberikan catatan khusus.

Menurutnya akan lebih baik dan memuaskan jika kasus bansos dan hibah Provinsi Sumsel ini diambil alih saja oleh KPK, selanjutan penyidikan dan pemanggilan kepada Alek Noerdin sebagai Gubernur Sumsel bisa dilakukan oleh KPK. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa menjadi “terapi kejut” bagi kepala daerah lain, maka mereka tidak main-main dengan realisasi dana bansos dan hibah.

Pernyataan sikap Uchok ini dilandasi alasan kuat, karena saat ini dana hibah dan bansos terlihat seolah-olah tidak diperuntukkan bagi rakyat. Tetapi, jadi terkesan hanya untuk sekedar sebagai “penyuapan”, atau mempengaruhi rakyat agar suka dan memberikan dukungan kepada incumbent yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah kembali.

Skenario yang tampil akhirnya, dengan penyalurann dana bansos dan hibah ini, diharapkan, incumbent mereka adalah “sinterklas” yang membantu rakyat, padahal yang sebenarnya memakai uang rakyat juga.

 

Selanjutnya adalah “Potret Dana Hibah dan Bansos Kabupaten Bekasi”.

Dana Hibah

Tahun 2016 sebesar Rp. 59,910,000,000

Tahun 2015 sebesar Rp. 38,267,914,000

Tahun 2014 sebesar Rp. 94,749,681,000

Tahun 2013 sebesar Rp. 61,345,191,000

Tahun 2012 sebesar Rp. 112,207,417,535

Sementara Dana Bansos

Tahun 2016 sebesar Rp. 122,117,000,000

Tahun 2015 sebesar Rp. 70,392,432,000

Tahun 2014 sebesar Rp. 54,395,000,000

Tahun 2013 sebesar Rp. 29,158,750,000

Tahun 2012 sebesar Rp. 1,592,500,000

 

Dari rincian di atas, Dana Bansos dan Hibah seperti ikut dalam pertarungan Pilkada. Hal ini, seperti dijelaskan oleh Uchok bisa dilihat dari potret mahalnya alokasi dan realisasi anggaran Pilkada dimulai dari tahun 2012 ke 2016. Selain itu, kenaikan dana bansos tegak lurus, seperti ingin mendulang suara rakyat.

Tetapi, bila melihat realisasi anggaran ini, ada pola yang berbeda. Hal ini bisa dipotret pada dua Pilkada, yakni Pilkada tahun 2017 dan 2012.  Pola pada Pilkada 2017 permainannya adalah anggaran bansos yang setiap tahun selalu meningkat.

Tahun 2016, alokasi anggaran dana bansos sebesar Rp 122.1 miliar, sedangkan pada Pilkada tahun 2012 anggaran yang ditingkatkan adalah dana hibah, yaitu sebesar Rp 112.2 miliar.

Selain itu, pada tahun 2015 ada realisasi dana bansos sebesar Rp. 68.192.600.000 yang dipergunakan untuk fasilitas bantuan perbaikan rumah orang berpenghasilan rendah dan cacat. Bantuan bansos untuk orang miskin ini sangat mencurigakan menurut Uchok, yaitu dengan tujuan untuk mendulang suara, agar bisa dinilai sebagai kepala daerah yang pro rakyat miskin.

 

Kemudian, Modus-Modus Dana Hibah dan Bansos Kabupaten Bekasi dalam pengamatan Uchok adalah seperti berikut ini:

Pencairan dana hibah dan pada akhir tahun anggaran tersebut berpotensi, kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Hal ini dilakukan agar pihak pemerintah daerah tidak disalahkan oleh auditor negara. Catatan terselubungnya adalah, “yang penting dengan dana hibah ini pesan politik kepada masyarakat sampai, dan masyarakat harus tahu siapa yang harus mereka pilih”.

Banyak kegiatan bansos dan hibah Kabupaten Bekasi yang belum dipertangungjawaban, hal ini dinilai oleh Uchok memperlihatkan bahwa modus dana bansos dan hibah ini sama seperti apa yang terjadi di Provinsi Sumsel.

 

Pada tahun 2012, modus-modus dana hibah yang terangkum dalam catatan Uchok:

  1. Panitia Pembangunan Masjid Raudlotul Jannah menerima hibah sebesar Rp. 350.000.000 dan telah melaksanakan pembangunan masjid, namun bukti-bukti pengeluaran masih ada di pihak Kejaksaan Negeri.
  2. Panitia Pembangunan Yayasan Rubaitul Istiqomah menerima hibah sebesar Rp. 225.000.000 dan masih melaksanakan pembangunan dengan pemakaian dana sebesar 70%.
  3. Panitia Pembangunan Madrasah Nurul Iman menerima hibah sebesar Rp. 100.000.000 dan telah selesai melaksanakan pembangunan oleh pemborong. Dokumentasi pengerjaan pembangunan dua ruang kelas tidak dapat diperlihatkan kepada Tim Pemeriksa. Laporan pertanggungjawaban belum dibuat karena Sekretaris Panitia meninggal, sementara beliau yang memahami administrasi pelaksanaan pembangunan.

 

Selanjutnya adalah catatan Uchok dengan bold dan garis bawah.

Proposal pengajuan hibah barang bukan berasal dari Pemohon atau Penerima Hibah. Hal ini diketahui dari seluruh proposal pengajuan memiliki bentuk yang identik. Jenis huruf yang digunakan, tata bahasa, dan ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak proposal “adalah sama”.

Selain itu, tanggal pengajuan seluruh proposal tidak diisi sehingga tidak diketahui persis kapan proposal tersebut dibuat. Berdasarkan keterangan, proposal pengajuan dibuat oleh staf. Proposal yang sudah dibuat kemudian dikirim ke desa untuk ditandatangani oleh Kepala Desa.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran