3 Tahun Kekuasaan Jokowi Jadi Era Pelanggaran HAM, Fakta atau Hoax?

Klikanggaran.com (14/10/2017) - Pemerintah yang digadang-gadang berpegang teguh pada Pancasila, dianggap telah melakukan penistaan terhadap Ideologi Bangsa. Pernyataan tersebut merupakan suatu kesimpulan yang muncul sebagai acuan dari meningkatnya pelanggaran HAM, kasus ketidakadilan, dan suramnya ruang-ruang berpendapat di tengah era yang begitu terbuka selama Jokowi menguasai Negeri Indonesia.

Tiga tahun Jokowi menduduki kursi kepresidenan, bukan sesuatu yang luar biasa jika dikatakan Jokowi telah gagal membangun persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ironis, di tengah-tengah pemerintah yang digadang-gadang berpegang teguh pada Pancasila, justru menjadi kontraproduktif ketika hukum hanya berpihak pada istana dan para pemangku jabatan kepemerintahan.

Diskriminasi hukum sangat terasa jelas di mata masyarakat, ketika hukum menjadi sangat tajam bagi kalangan masyarakat, tapi menjadi sangat tumpul bagi pemangku jabatan partai politik. Belum cukup sampai di situ, menteri-menteri pun menjadi sangat congkak di atas tahtanya, mengeluarkan kebijakan seakan tak bisa dirubah, padahal mestinya para menteri memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku.

Lihat saja, bagaimana Tjahjo Kumolo dengan arogansinya menyatakan akan melawan siapapun yang menghina Presiden Jokowi. Belum lagi Luhut Binsar Pandjaitan yang dengan congkak mencabut Moratorium Reklamasi dengan gerakan liar dan bebas. Ditambah dengan apa yang terjadi di Kemenko Polhukam terkait belanja senjata Polri yang ngumpet-ngumpet.

Padahal, pemerintah yang duduk di kursi kekuasaan saat ini harusnya berlaku sama, dan diperlakukan sama di hadapan hukum, dan mampu bersikap mengayomi masyarakat, bukan melindungi penguasanya. UUD 1945 Pasal 28 D (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Namun, apakah hanya Presiden saja yang berhak dilindungi? Hanya Presiden saja yang tak bisa dihina? Apakah sikap membentengi penguasa kemudian akan mengangkat harkat martabat bangsa? Lalu, bagaimana dengan Amerika, Negara yang adi kuasa, namun tak terlepas dari kritik-kritik terhadap Presidennya? Bahkan di film yang tersebar dalam skala internasional pun tak lepas dari kritik-kritik terhadap pemerintahnya. Lalu, apakah kemudian kekuatan dan daya power Amerika runtuh, lalu nilai rupiah meroket?

Ketika tokoh partai menghina, menampar, bahkan korupsi, mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan tidak diberlakukannya sikap cepat tanggap dan tangkap? Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang mengkritik pemerintah dengan argumentasinya? Dalam hitungan hari langsung menjadi tersangka? Apakah ini yang disebut keadilan?

Dengan menyimpulkan informasi, argumentasi, dan pemikiran seseorang, menjadi sesuatu yang dinilai HOAX, lalu hilang sudah kewajiban yang bersangkutan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Apakah jawaban yang tidak konsisten merupakan suatu kebenaran dan tanggapan atas hasil pemikiran seseorang? Apakah kesimpulan hoax yang dikeluarkan oleh informasi dan argumentasi mengenai isu kepemerintahan era Jokowi bisa dikatakan kebenaran absolute?

UUD 1945 Pasal 28 F menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu, bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah jika pemerintah itu sendiri dibentengi dengan pemangku kekuasaan dengan gaya premanisme?

Pada saat dimana media dikuasai oleh sistem komunikasi politik, maka netralitas media dipertanyakan. Pejabat dan elite politik yang melanggar hukum dapat bebas berkeliaran, dengan sikap yang timpang daripada masyarakat biasa. Padahal UUD 1945 Pasal 28I (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Kita sepakat bahwa fitnah dan mengumbar kebencian patutlah untuk diberangus, tapi perlu suatu sosialisasi menyeluruh dan mendalam mengenai mana yang disebut fitnah dan mana yang bisa dikatakan sebuah fakta. UUD 1945 Pasal 28J menyatakan bahwa (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tertib dalam kehidupan bermasyarakt tentulah membutuhkan suatu pemahaman yang menyeluruh. Agar diskriminasi dapat dihindarkan, dan keadilan dapat ditegakkan.

UUD 1945 Pasal 28 J (2) melanjutkan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu, di mana keadilan sosial itu berdaulat? Ketika elite politik sekelas Surya Paloh menyebutkan bahwa Kedaulatan Terakhir masyarakat berada di Pemilu? Lantas, apa setelah pemilu kedaulatan beralih menjadi kekuasaan absolute yang berada di tangan kepemerintahan? Dan, dari satu pintu itulah kebenaran bersumber?

Wajar apabila sikap kanibal berkembang di tengah masyarakat menjadi bertumbuh dan berkembang pesat, karena pemerintah selalu mengadu domba satu sama lain di satu sisi, dan menguatkan sisi yang lain. Ketika yang lemah menjadi kuat kemudian dilemahkan, dan yang lemah dikuatkan, apakah hal ini dilakukan agar pemerintah terlihat berkuasa? Atau, memang agar penguasa dapat melenggang dengan citra-citra kebaikan seperti setingan para artis-artis kawakan? Pelanggaran HAM kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi membuat masyarakat pun berlaku yang sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasanya. Kasus persekusi berkembang, pemerintah saling adu hantam, yang satu diperkuat, yang lainnya dilemahkan.

Ini menjadi cerita 3 tahun Kekuasaan Jokowi Melenggang, dan yang dapat menilai apakah ini Fakta atau Hoax, biarkan masyarakat yang ambil alih.

Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles