Ada Kontrak Kantin Ilegal di Kemenpora

Klikanggaran.com (4/12/2017) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenpora belum mengatur mengenai tarif sewa kantin. Akan tetapi, Kemenpora melalui Kasubbag Keamanan dan Ketertiban Bagian Rumah Tangga telah menarik sewa pemanfaatan lahan untuk kantin di Kantor Pusat Kemenpora, dengan sepengetahuan Kcpala Bagian Rumah Tangga selaku atasan langsung sebesar Rp11.500.000 per bulan.

Penilaian BPK terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kemenpora sangat bermasalah. Salah satu di antaranya terkait dengan kontrak kantin yang ditemukan sebesar Rp11.500.000 per bulan dilakukan secara ilegal oleh Kemenpora.

Tercatat, sebesar Rp61.000.000 dari hasil kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak BPK selama tahun anggaran 2016. Anggaran sebesar Rp61.000.000 yang ditengarai digunakan untuk kegiatan operasional Kemenpora terkait bantuan pengobatan pegawai, biaya melayat, dan pengamanan acara tersebut, merupakan hasil dari biaya pungutan sewa kontrak kantin di lingkungan Kemenpora. Akan tetapi, jumlah tersebut jauh berbeda setelah BPK menelusuri hasil tindakan di lapangan kepada penyewa kantin, yang ternyata tercatat sewa per bulan sebesar Rp11.500.000.

Dari jumlah yang diketahui tersebut, ada sejumlah uang yang hilang sebesar Rp77.000.000 dari kegiatan yang dapat dibilang pungli tersebut. Angka 77 juta didapatkan dari hasil pungli selama setahun, dan yang diketahui dalam catatan tidak terlapor menurut BPK dari hasil pungli tersebut digunakan oleh Kemenpora sebesar Rp 61 juta.

Penggunaan Anggaran Pungli di Kemenpora sebesar Rp 61 juta tersebut dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme APBN. Bahwa penggunaan anggaran pungli tidak dilaporkan kepada BPN dalam pembukuan pengelola PNBP UPT Sekretariat Kemenpora.

Banyak kesalahan yang terjadi dalam hal Laporan Keuangan Kemenpora. Pada Neraca Laporan Operasional Kemenpora tahun anggaran 2016, tercatat tidak terdapat anggaran pada post Pendapat Negara Bukan Pajak dan di Pos Bantuan Sosial, akan tetapi muncul laporan terkait dengan bantuan pengobatan pegawai, biaya melayat, dan bahkan catatan yang ditemukan BPK terkait dengan pengamanan acara.

Indikasi korupsi dari pungutan liar yang tidak tercatat menjadi sangat jelas dilakukan oleh Kemenpora, bahwa pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan mekasnisme APBN merupakan satu bukti kelalaian pemerintah dalam mengemban keuangan negara.

Jika melihat pada jumlah nominal, mungkin dapat dibilang relatif kecil. Tapi, perilaku koruptif merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Dan, perilaku koruptif merupakan perilaku yang harus diberantas.

Demikian, disampaikan oleh Adri Zulpianto, S.H., Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (4/12/2017).

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles