Apakah ISC Pertamina Memang Sarang Penyamun?

Hebohnya kasus penolakan minyak mentah "karena tidak sesuainya prosentase percampurannya dari NOC Libya" sangatlah memprihatinkan. Minyak yang disuplai oleh perusahaan Glencore tersebut ditolak oleh Pertamina ISC pada saat 2 kapal tangkernya MT Tataki dan MT Stavenger Blossom sudah merapat di terminal Dumai dan Balikpapan pada pertengahan September 2016. Kejadian tersebut telah mengingatkan kita kembali pada kasus "Zatapi Crude" yang telah menghebohkan pada tahun 2008, pada saat itu Dirut Pertamina masih dijabat oleh Arie Soemarno.

 

Seandainya kita mau sedikit serius mengevaluasi, mengapa bisa terjadi lagi hal seperti itu, padahal semua kendali bisnis pengadaaan minyak setelah Petral dinon-aktifkan, semua sudah dipusatkan seluruh otoritasnya tanpa pengawasan di ISC Pertamina, tetapi mengapa masih bisa memunculkan kasus "minyak Zatipu" ini? Untuk itu perlu kita perhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, tentulah hal tersebut sebagai akibat ketidaktransparanan ISC dalam menjalankan proses bisnisnya, dan telah melanggar prinsip tata cara "Crude Oil Managament System", karena sejak kasus Zatapi terjadi, tidak pernah lagi Pertamina membeli minyak mentah yang dicampur di atas kapal oleh Vendor. Semua harus dicampur di kilang dan oleh Pertamina. Kemudian, setiap rencana pembelian minyak mentah dan produk BBM tidak pernah diumumkan secara terbuka ke publik, dalam proses tender juga masih setengah terbuka. Artinya, tidak seperti lazimnya pada tender-tender lainnya. Misalnya, pada saat dibuka penawaran harga ternyata sesama kompetitor tidak bisa saling mengetahui berapa masing-masing pihak menawarnya. Walaupun penawaran via eletronik yaitu email, seharusnya supaya lebih transparan di ISC dibuat layar monitor seperti di bursa saham. Sehingga semua peserta bisa melihatnya dan pasti akan terhindar dari praktek kongkalikong. Kemudian, setelah hasil evaluasi selesai dan telah ditunjuk pemenang tendernya, maka seharusnya ISC juga rutin merilis siapa pemenangnya, jenis minyaknya, berapa volume yang akan disuplai, kapan jadwalnya, serta berapa harganya. Kalau ini sudah dilakukan dengan benar oleh ISC, maka dapat dikatakan bahwa ISC telah taat menerapkan aturan "GCG" dan sudah memenuhi ketentuan Undang Undang keterbukan informasi kepada Publik. Tetapi faktanya hal tersebut belum juga dilakukan sampai saat ini.

Kedua, soal penyebutan jenis minyak yang selama ini diterapkan oleh ISC dianggap kurang baik dan berpotensi merugikan Pertamina sendiri. Seperti contoh, dalam dokumen menyebutkan jenis minyak dan nama lapangannya, seperti yang berasal dari Arab (AlC, West Qurna, Sarir, Sharara, Amna, Brega, Es Shider, dan lainnya), Afrika Barat (Bonny Light, Nile Blend, Escravos, Forcados, Qua Iboe, dan lainnya), minyak Asia (Aseng, Kikeh, Trenggano, Champion), dan Azeri dari Arjaibaizan. Seharusnya lebih penting disebutkan adalah sfesifikasi tehnis minyaknya secara lengkap. Artinya, kilang sesuai kehandalannya, hanya bisa mengolah minyak mentah sesuai spesifikasi tehnis minyak mentahnya sesuai produk BBM apa saja yang akan diproduksi, bukan nama minyaknya. Tentu hal ini jauh lebih menguntungkan bagi Pertamina agar tidak di bawah kendali "trader" yang mempunyai akses khusus kepada NOC tertentu, sehingga tidak aneh kalau saat ini kita akan menemukan dominasi "trader" tertentu dalam tender di ISC. Oleh sebab itu, jika skema ini tidak diperbaiki, bisa menimbulkan dugaan adanya "kolusi terselubung". Faktanya, sudah terjadi  pada tender ISC bulan Juli 2016, yaitu dari 8 kargo yang ditenderkan, ternyata 6 kargo diborong semua oleh trader (Glencore 5 kargo & Vitol 1 kargo), dan NOC hanya kebagian 2 kargo.

Ketiga, kesalahan lainnya adalah terletak pada saat Direktur Umum Pertamina, Dwi Wahyu Daryoto, dan Satuan Pengawas Internal, yang pada waktu itu telah memberikan batasan periode audit forensik pada konsultan Kordamentha. Walaupun pembatasan itu telah dikemas dengan alasan kemahalan, satu alasan yang tidak masuk akal sehat untuk sebuah pertaruhan nama baik Pertamina dalam upaya membersihkan dugaan keterlibatan mafia minyak yang telah memberikan stigma negatif bagi Pertamina. Maka kalau diikuti saran saya pada saat itu, bahwa periode audit seharusnya dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014, maka sudah pasti akan ditemukan kasus "Sarir" pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Dan, bahkan dari temuan audit BPKRI pada tahun 2009, hal itu sudah dilaporkan oleh BPK ke KPK.

Setelah Arie Soemarno dicopot dari jabatan Dirut Pertamina pada 5 Febuari 2009, maka semua penggunaan minyak Sarir sudah dihilangkan dari program disemua kilang Pertamina. Terakhir kali digunakan pada Maret 2009, itu pun hanya untuk menghabiskan sisa kontrak lama.

Diduga tujuan pembatasan periode audit forensik Kordamentha tahun 2012 sampai dengan 2014 saat itu hanyalah untuk menghindari temuan soal "Sarir crude" dan kasus lain-lainnya. Karena diduga menyangkut adanya kepentingan pejabat yang baru mulai berkuasa di sektor migas, pada saat audit forensik dilaksanakan.

Penjelasan Faisal Basri atas pertanyaan saya di forum dialog ILC TV One pada 18 November 2015 "papa minta saham & audit Petral", bahwa periode audit perlu dilakukan setidaknya pada tahun 2014 dengan alasan, diduga ada aliran dana untuk kegiatan Pemilu dan Pilpres 2014. Nah, kalau itu alasannya, tentu agak kurang cerdas dan lebay. Bukankah pada tahun 2004 dan 2009  juga ada kegiatan politik berupa Pemilu dan PilPres, tentu akan  menjadi aneh, mengapa tidak diaudit forensik dilakukan juga?

Walaupun hanya dibatasi periode auditnya tahun 2012 sampai dengan 2014 saja, faktanya dalam laporan resume audit Kordamentha yang saya peroleh dan baca, ditemukan fakta yang mengejutkan, salah satunya transaksi pada Januari 2009 soal "draft” perjanjian pembelian HSD (High Speed Diesel) dari Petronas untuk "term" 1 tahun, yang dari metadata di draft perjanjian, tampaknya draft tersebut disiapkan oleh “pihak ketiga”. Selain itu juga terdapat klausul yang menyatakan bahwa “pihak” adalah pihak penjual dalam transaksi tersebut, dan “pihak ketiga” yang akan mengatur ketentuan transaksi tersebut dan beberapa temuan lainnya. Bahkan hampir semua perusahaan pemenang tender ini pun merupakan obyek temuan, bahkan perusahaan Glencore dan Vitol ini juga bagian dari temuan audit forensik. Begitulah bunyi bagian dari laporan audit Kordhamenta tersebut.

Sehingga dengan adanya temuan baru di ISC ini, sudah seharusnya BPK RI sebagai organ negara yang secara Undang-Undang bertanggung-jawab untuk mencegahnya, dan telah menemukan potensi kerugian negara, untuk segera bertindak melakukan "audit forensik secara menyeluruh dari periode tahun 2004 sampai dengan 2012" untuk pro justicia, yaitu periode yang tidak tersentuh oleh "audit forensik Kordamentha". Pertanyaannya sekarang, apakah BPK berani melakukan ini? Itulah yang sangat ditunggu oleh Publik.

Direktur Eksekutif CERI

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles