Menunggu Gerak Komisi Pengawasan Haji Indonesia

Kasus paspor palsu terhadap 177 calon Jemaah haji Indonesi yang saat ini masih berada di Manila, Filipina, perlu respon cepat dan serius untuk menyelesaikan problem rutinitas haji. Tahun lalu pun terjadi peristiwa paspor haji palsu, dan calon Jemaah haji tertahan di tanah suci. Uang calon Jemaah haji terkuras oleh para travel haji korup, dan sepertinya hal itu rutin terjadi. Bergantinya pejabat Kementerian Agama pun sepertinya tidak menyelesaikan permaslaahan ini.

 

Alih-alih menyalahkan satu pihak yang superbodi dalam mengatur dan menjalankan pelaksanaan ibadah haji, yaitu Kementerian Agama, maka didoronglah lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan haji. Alasan utamanya adalah Kementerian Agama sebagai regulator, maka kurang etis untuk menjadi operator pelaksana haji. Selain itu perlu lembaga pengawas.

Perdebatan pun terjadi dengan persoalan alur pelaksana dan regulator ibadah haji, fokusnya pada alur kerja, bukan pada penanganan masalah haji seperti pengurangan kuota, catering, dan paspor palsu.

Lembaga independen pun muncul, yaitu Komisi Pengawasan Haji Indonesia, dengan dasar hukum UU No 13 Tahun 2008. Fungsi dari KPHI itu dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia (Pasal 12 UU No 13 Tahun 2008).

Sedikit lega mendengar akan ada lembaga indpenden sebagai pengawas haji, tapi yang namanya pengawasan pasti ada rekomendasi dan tindak lanjut sehingga permasalahan rutinitas haji akan semakin minim.

Adapun tugas khusus KPIH adalah sebagai berikut: 

1. Memantau dan menganalisis kebijakan operasional penyelenggaraan haji di Indonesia.

2. Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat.

3. Menerima masukan dan saran masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

4. Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional penyelenggaraan haji.

Empat tugas khusus yang baik dalam mengawasi jalannya ibadah haji di setiap tahunnya, dan oleh karena mulianya tugas KPIH, maka lembaga tersebut harus bisa memberikan bukti konkrit untuk penyempurnaan operasional ibadah haji tahun depan. Kasus paspor haji palsu yang diterima oleh 177 calon Jemaah haji Indonesia perlu dilakukan investigasi cukup komprehensif dan keberlanjutan.

KPIH juga perlu memberikan inovasi dalam penyelenggaraan haji, karena motif utama dari calon Jemaah haji adalah beribadah, maka motif ibadah itulah yang harus dijamin. Persoalan kuota yang semakin dikurangi oleh Kerajaan Arab Saudi juga perlu dilakukan kompromi yang lebih baik, karena terbukti banyak Negara yang memiliki kuota haji berlebih yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

KPIH perlu memberikan rekomendasi tegas bagi Kemenag tentang penyelenggaraan haji serta mendorong aparat penegak hukum untuk membantu investigasi kasus paspor haji palsu yang terus berulang.

Bahkan, sampai saat ini pun terdapat keluarga korban musibah crane di Masjidil Haram yang belum mendapatkan santunan, pengawasan paska ibadah haji juga perlu langkah kongkrit, Pak.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles