Pertamina Terancam Hancur Akibat Agenda Rini Soemarno

Suasana kisruh di masyarakat terkait dugaan penistaan terhadap agama oleh seorang pejabat negara yang telah menyita perhatian jutaan rakyat Indonesia, ternyata secara diam-diam oleh Meneg BUMN dimanfaatkan sebagai agenda terselubungnya untuk mengkerdilkan fungsi dan wewenang Direktur Utama Pertamina. Tentu dugaan itu berdasarkan sebuah agenda rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina (Persero) yang dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris di Kantor Kementerian BUMN.

 

Adapun agenda rapat adalah, selain untuk mengesahkan usulan perubahan struktur organisasi dan penambahan anggota direksi PT Pertamina dengan nomor surat R-031 tanggal 8 Agustus 2016 dan surat nomor R -032/K/DK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang keduanya datang dari Dewan Komisaris Pertamina.

Ketika beredar surat Menteri BUMN bernomor S-602/MBU/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang sifatnya " Penting /Segera" dengan perihal "Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero).

Kalau merunut secara rinci dari point usulan perubahan 10 pasal dari Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) dari Meneg BUMN, khususnya terhadap pasal 11 ayat 19 a, b, pasal 12 ayat 13 a, dan pasal 16 ayat 18 b, maka dugaan saya kemungkinan besar menjadi benar bahwa perubahan struktur dan penambahan anggota direksi Pertamina lebih kental sebagai agenda pribadi Rini Soemarno, yaitu untuk menyingkirkan kewenangan Dwi Sucipto sebagai direktur utama, ketimbang untuk kepentingan membesarkan dan mengembangkan Pertamina sebagai BUMN migas berkelas dunia.

Tentu pendapt saya jadi sesuai dengan yang pernah saya ucapakan ke beberapa media pada tanggal 9 Agustus 2016, ketika saya telah memperoleh bocoran usulan perubahan struktur organisasi yang tidak lazim dan hanya diusulkan sepihak oleh Dewan Komisaris Pertamina tanpa melalui proses pembahasan dengan Dewan Direksi. Tentu ini menjadi "aneh dan lucu" bisa terjadi dalam organisasi sebesar Pertamina, yang sepanjang pengamatan saya sejak tahun 1988 baru terjadi sekarang.

Mengingat fungsi BUMN Pertamina ini menyangkut hajat hidup orang banyak, diharapkan Presiden Jokowi segera mengevaluasi agenda Rini Soemarno yang bisa berakibat menghancurkan Pertamina ke depannya, karena menurut pengamatannya saya, telah terjadi suasana tidak harmonis dalam hubungan antar direksi, dan ini akan mengancam kinerja perusahaan.

Jakarta 1 November 2016

Direktur Eksekutif CERI 

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles