Problem Laten APBD Pusat dan Daerah, Harus Sama-Sama Evaluasi

Klikanggaran.com (7/12/2017) - Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota secara keseluruhan gagal dalam memaksimalkan APBD masing-masing. Sampai Agustus 2017 terdapat Rp 220 triliun masih dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan alias nganggur.

Secara persentase rata-rata pemerintah daerah kompak merealisasikan anggaran di bawah 50 persen, bahkan tidak sedikit juga yang hanya mampu merealisasikan 30-35 persen. Hal tersebut berbanding terbalik dengan total kegiatan yang dimiliki seluruh daerah mencapai 227.000 dari 19.500 program. Dengan organisasi pemerintah daerah yang dimiliki pemda hanya sejumlah 30 berarti rata-rata satu daerahnya mengerjakan 150 sampai 600 program.

Meskipun ada beberapa daerah yang cukup maksimal dalam penyerapan anggaran, namun masih ada catatan buruk lain, rata-rata APBD daerah 60 sampai 70 persennya dihabiskan untuk biaya personel.  Masih belum selesai disini, setelah anggaran pendidikan dan kesehatan dana untuk ATK menempati posisi ketiga disusul biaya makan dan minum.

Melihat kinerja banyak daerah yang sangat buruk, Pemerintah Jokowi sudah saatnya bertindak tegas. Melakukan penghentian transfer daerah secara total patut dicoba hal ini sebagai bentuk punishment kepada daerah yang bandel, dengan begitu pemerintah pusat bisa menggelontorkan transfer ke daerah yang lebih siap untuk memanfaatkankan anggaran semaksimal dan sebaik mungkin.

Sebagai tambahan, Jokowi juga harus adil. Permasalahan di pemerintah pusat terkait belum adanya sinergitas yang baik antara Bappenas dan Kemenkeu, serta kementerian lain dan termasuk Pemerintah daerah sedikit banyak ikut menyumbang terhadap minimnya serapan anggaran daerah.

Kurangnya sinergi terlihat dari adanya deviasi antara Rencana kerja Pemerintah RKP dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau lembaga RKA  K/L. Anggaran yang direncanakan Bappenas dengan anggaran yang dilaksanakan masing-masing kementerian dan lembaga pada pelaksanaannya jauh berbeda dan melenceng.

Meskipun baru-baru ini ada penguatan peran Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, namun hanya sebatas program prioritas nasional.

Terkait hubungan Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah terlihat tidak ada integrasi yang baik. Antara pemerintah pusat dan daerah Kementerian dan lembaga, Provinsi, kota/kabupaten seolah jalan sendiri-sendiri. Dampaknya banyak program atau kegiatan yang saling bertubrukan, bahkan tumpang tindih.

Setidaknya perlu dipertegas lagi kejelasan tugas dan wewenang antara Bappenas dan Kemenkeu misalnya, serta koordinasi pusat dan daerah lebih dimaksimalkan.

Demikian, disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Opini

More Articles