BPJS Kesehatan Tidak Profesional dan Tak Pasti Programnya?

Jakarta, Klikanggaran.com (28/11/2017) - Sempat ramai di telinga masyarakat terkait wacana BPJS Kesehatan akan menghapus 8 tanggungan penyakit kronis. Diduga kabar tersebut tidak benar alias hoax, namun tetap saja masyarakat merasa khawatir akan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Kajian dan Riset Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, jika benar kabar tersebut terjadi, ini sebagai bentuk ketidakpastian program BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sebelum kebijakan BPJS Kesehatan diimplementasikan, perlu ada kajian terhadap seluruh kemungkinan penyakit yang ada di Indonesia, dampak keuangan negara, dan keuangan masyarakat.

Karena bagaimanapun, lanjut Adri Zulpianto, yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ketika BPJS Kesehatan didengungkan adalah, sebagai jalan keluar bagi ketidakmampuan masyarakat membayar tingginya biaya rumah sakit untuk penyakit-penyakit beresiko tinggi seperti itu, sudah ada dalam sistem penanggulangan BPJS. Tapi, ketika penyakit-penyakit ini tidak lagi dibebankan kepada BPJS, pertanyaannya kemudian adalah, buat apa seluruh anggota keluarga membayar iuran??

"BPJS Kesehatan yang diwajibkan bagi seluruh keluarga di Indonesia, pada awalnya berpikir bahwa BPJS Kesehatan akan memudahkan masyarakat dalam mengatasi tingginya biaya rumah sakit. Sehingga kewajiban iuran BPJS yang ditanggungkan kepada peserta BPJS akan kembali lagi kepada peserta. Namun, jika ada penyakit yang kemudian ditolak oleh BPJS, akan ke mana iuran peserta BPJS?" tanya Direktur Kajian dan Riset Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, saat diwawancara Klikanggaran.com di Jakarta pada Selasa (28/11/2017).

Selain itu, sebagai pengamat kebijakan publik, Adri menegaskan bahwa hal ini ibarat makanan sudah mau dimakan dan berada di depan mulut, kemudian tangan itu ditangkis oleh pemerintah. Ini sama saja, pemerintah mengumpulkan dana BPJS dari kewajiban iuran, namun iuran itu hilang entah ke mana.

Bahkan, tambah Adri, kalau saja wacana BPJS Kesehatan hapus 8 tanggungan penyakit kronis tersebut benar, bukti bahwa BPJS Kesehtaan merupakan program gagal. Dan, kebijakan mengenai kewajiban seluruh keluarga membayar iuran merupakan kebijakan yang telah membodohi seluruh keluarga di Indonesia.

"Gagalnya program tersebut terlihat dari ketidaksiapan manajemen BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan keuangan BPJS. Janji-janji terkait iuran BPJS Kesehatan merupakan cara pemerintah membodohi seluruh keluarga di Indonesia. Bahwa BPJS Kesehatan dijanjikan akan memberikan kemudahan, serta meringankan biaya rumah sakit bagi seluruh keluarga di Indonesia, justru menjadi kontra-produktif dengan munculnya penolakan wacana 8 penyakit tersebut oleh pihak BPJS Kesehatan," tutupnya.

Di lain pihak, Presiden Geakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan hapus 8 tanggungan penyakit kronis, ini menandakan kinerja BPJS Kesehatan tidak profesional dan belum adanya sistem yang mengontrol pembiayaan antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

"Jika saja wacana itu benar, artinya BPJS Kesehatan tidak profesional dan bukti belum adanya sistem yang mengontrol pembiayaan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan," kata Bastian P Simanjutak dalam pesan singkatnya pada Senin (27/11/2017).

 

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara