Nakalnya Hanna Annisa Tak Senakal PT Telkom Indonesia

Jakarta, Klikanggaran.com (28/10/2017) - Video panas berdurasi 5 menit yang belakangan viral, dan berbagai video sejenis lainnya, betul-betul jadi nontonan yang menarik bagi netizen. Paras cantik dan tubuh telanjang yang mulus, mungkin itu alasan para netizen ngebet ingin menonton dan menjadikannya viral di jagad maya dan media sosial.

Salah satu aktor dalam video panas tersebut diperankan oleh alumnus Universitas Indonesia (UI) bernama Hanna Annisa. Saat ini, Hanna Annisa melalui instagramnya @hanna.anisaa pun memohon maaf atas "kenakalannya" dalam video tersebut. Dan, kata-kata minta maafnya kurang lebih adalah, "Buat semuanya tolong maafin aku. Manusia punya kesalahan kok, dan mungkin saja aku khilaf."

Kenakalan Hanna Annisa ini, ternyata menurut sebagian publik tidak senakal seperti apa yang pernah dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia dalam mengerjakan proyek-proyek di kementerian atau lembaga negara.

Ambil contoh seperti yang terjadi pada tahun 2016, dimana Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempergunakan PT. Telkom Indonesia dalam proyek Akses Internet Video Call. Proyek dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.963.003.000 tersebut akan digunakan sebagai sarana interaksi antara pengampu, mentor, dan peserta guru pembelajar.

Namun sayang sekali, ada dugaan sedikit pelanggaran dalam penentuan PT. Telkom Indonesia sebagai pelaksana proyek Akses Internet Video Call. Yaitu dilakukan dengan metode penunjukan langsung, bukan melalui lelang. Sedangkan penunjukan langsung boleh dilkakukan setelah adanya penyataan darurat dari pejabat yang berwenang.

Selain itu, sesuai dokumen yang diperoleh Klikanggaran.com ditemukan kelebihan pembayaran atau dugaan mark up anggaran sebesar Rp1.670.849.400 dari Berita Acara (BA) Rekonsiliasi antara P4TK dengan PT. Telkom Indonesia. Selama ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P4TK saat pembayaran sebatas pada Invoice yang ditagihkan oleh PT. Telkom Indonesia.

Untuk itu, tidak ada salahnya jika pihak aparat hukum, baik itu KPK atau Kejaksaan, untuk segera melakukan pemanggilan kepada PT. Telkom Indonesia dan P4TK, atas adanya dugaan mark up sebesar Rp 1,6 miliar atas proyek tersebut.

Selain itu, diminta juga kepada aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan untuk menyelidiki data yang sudah dipublikasi oleh klikanggaran.com mengenai realisasi anggaran Bank Indonesia melalui Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) untuk menyewa jaringan komunikasi. Itu sangat mahal dan pemborosan anggaran di internal Bank Indonesia, dan hanya bikin senang orang-orang di PT. Telkom.

Sudah dipublikasi juga sebelumnya, bahwa realisasi anggaran untuk menyewa jaringan komunikasi sampai tahun 2015 sebesar Rp30.506.005.126, tahun 2016 sebesar Rp74.056.987.954. Artinya, dari tahun 2015 ke tahun 2016 kenaikan anggaran untuk menyewa jaringan komunikasi adalah sebesar Rp43.553.982.825.

Nah, dengan adanya kenaikan proyek menyewa jaringan komunikasi dalam satu tahun sebesar Rp 43,5 miliar itu, tentu sangat mencurigakan. Maka Bank Indonesia maupun PT. Telkom Indonesia harus disidik oleh KPK.

Selanjutnya, pada perjanjian antara BI dan Telkom Indonesia mengenai menyewa jaringan komunikasi ini, mereka sempat ngeyel tidak mau bayar pajak, tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa leased line yang berdasarkan pada PMK No.141/PMK.03/2015.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara