Tak Tuntas Kerjakan Program Ini, Pemkab Bogor Berpotensi Rugi

Jakarta, Klikanggaran.com (26/11/2017) - Pada tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Bogor atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan terjadi potensi kerugian daerah.

Dihimpun dari data yang ada pada Klikanggaran.com, nilai kerugian pada jaminan yang belum dicairkan tersebut sebesar Rp 152 juta. Dengan kondisi ada pekerjaan yang diputus kontrak atas denda keterlambatan.

Sebelumnya, Pemkab Bogor memiliki program pembangunan Turap/Talud/Brojong - Turap tebingan Kp Siliwangi RW 03 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akan tetapi, paket pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan atau putus kontrak.

Berdasarkan surat Pemutusan Kontrak Nomor 610/15.28.1028/DPTAIR/PK/DPUPR tanggal 6 Februari 2017, pemutusan kontrak dikarenakan kesalahan dari Penyedia Jasa akibat ketidaksanggupan Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaan. Walaupun sudah diberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

Sehingga, atas pemutusan kontrak tersebut pihak penyedia jasa masih harus mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut.

Publik menilai, pejabat pembuat program dalam masalah ini seperti asal dan tidak ada niat serius untuk menuntaskan semua program yang ada. Karena dalam catatan audit negara ditemukan adanya dokumen jaminan pelaksanaan diketahui bahwa jaminan pelaksanaan pada 29 paket pekerjaan sebesar Rp8.484.723.595 tidak diperpanjang masa berlakunya.

Artinya apa? Ini sudah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010.

Jelas di situ tertera untuk mematuhi etika guna menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/jasa.

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara