Eksponen 98: Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris oleh Pemda DKI Perlu Dipertanyakan

Jakarta, Klikanggaran.com - Pemprov DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik terkait langkah pembelian lahan Eks Kedubes Inggris, yang ternyata milik pemerintah. Belum hilang dari ingatan kasus pembelian lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 468 milyar seluas 4,6 hektar pada November 2015, yang diketahui ternyata lahan tersebut berstatus milik Pemprov DKI Jakarta sendiri.

 

Hari ini kita dikejutkan kembali atas pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI ternyata status lahannya dimiliki oleh pemerintah pusat. Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, berdasarkan temuan dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan keterangannya yang dimuat oleh salah satu media.

Lutfi Nasution, Aktivis Eksponen 98, ketika ditemui oleh Klikanggaran.com mengaku terkejut dan tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait pembelian lahan tersebut.

"Kaget saja saya mendengar pembelian lahan eks Kedubes Inggris oleh Pemprov DKI Jakarta yang ternyata lahan tersebut berstatus milik pemerintah pusat," kata Lutfi, di Tebet, Jakarta, Jumat (09/12/2016). "Sejak dulu yang namanya kedutaan besar itu status tanahnya menurut UU No. 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria adalah Hak Pakai," tegasnya.

Lahan eks Kedubes Inggris yang dibeli Pemprov DKI ini berlokasi di kawasan sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pada akhir Agustus 2016, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes menyepakati pembelian lahan mencapai Rp 479 miliar.

"Ini kan jadi aneh, masa Ahok gak belajar dari kesalahan pembelian lahan Cengkareng yang ternyata lahan milik Pemprov DKI Jakarta? Nah, sekarang baru ketahuan lagi pembelian lahan eks Kedubes Inggris. Emang Gubernur gak ngerti hukum? Atau, ini modus korupsi gaya baru?" tanyanya. "Saya mencurigai dan menduga bahwa pembelian lahan ini beraroma korupsi, karena negara dirugikan sebesar Rp 479 miliar. Saya juga berharap agar KPK RI mengusut tuntas kasus pembelian lahan eks Kedubes Inggris ini, serta mengusut tuntas pembelian lahan RS Sumber Waras dan pembelian lahan Cengkareng yang telah merugikan negara triliyunan rupiah, agar DKI Jakarta bebas dari korupsi,"pungkasnya.

Lahan seluas 4.185 meter persegi selain akan dijadikan taman dan cagar budaya, rencananya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau sering disapa Ahok, berencana membuat pusat pengawasan transportasi DKI Jakarta.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara