Pemprov DKI Lalai dalam Memberikan Izin IMB Bassura Mall

Jakarta, Klikanggaran.com (30/11/2017) - Terkait kasus IMB @Bassura Mall yang diduga ada kesalahan syarat administrasi soal kepemilikan tanah, hal ini berdampak dilabraknya Peraturan Gubernur No. 129 Tahun 2012, seperti disampaikan Ahmad Bay Lubis, S.H. dari Law Office Lubis-Agamas & Partners kepada klikanggaran.com pada Rabu (29/11/2017).

Terkait hal tersebut, Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, memberikan tanggapan kepada redaksi, saat diwawancarai sore ini.

Menurut Adri, kalau memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara hukum, @Bassura Mall tidak bisa lagi untuk melakukan operasional, yang dimaksud Adri terkait Peraturan Gubernur No. 129 Tahun 2012.

“Jika terbukti ternyata @Basura Mall belum melengkapi syarat administrasi soal kepemilikan tanah, ini sudah terang-terangan melanggar hukum,” tutur Adri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menurut Adri, baik Pemprov DKI maupun DPRD DKI telah lalai dalam memberikan izin IMB pada mall ini. Pertanyaan yang dilontarkan Adri, bagaimana IMB mungkin? Surat kepemilikan dan penguasaan atas tanah untuk mendirikan sebuah mall -yang dapat dibilang- merupakan proyek besar tersebut belum selesai diurus oleh pihak mall, tapi kok bisa keluar IMB-nya?

“Pemprov DKI telah menyalahi aturan ketika memberikan izin pembangunan mall tersebut,” tegas Adri.

(Baca juga : Sengketa Tanah Bassura Mall, Penasehat Hukum Akan Minta Bantuan Gubernur)

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara