KPK: Koruptor yang Ditangkap 35 Persen Adalah Politisi

Jakarta, Klikanggaran.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Syarif, membuka acara peluncuran produk dan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (24/11/2016). Pada acara ini membahas mengenai "Naskah kode etik politik dan Parpol Ideal", panduan rekruitmen dan kaderisasi Parpol Ideal, Rekomendasi pendanaan Parpol, Penyelenggaraan kelas PCB dan Media Komunikasi PCB."

 

Laode Syarif mengatakan, "KPK harus bekerjasama dengan seluruh elemen dalam memberantas korupsi, termasuk salah satunya adalah politisi. Dari hampir 600an koruptor yang ditangkap KPK, paling dominan adalah pada tingkat pendidikan S2 dan hampir 35% dari partai politik. Kita butuh politisi yang betul-betul baik dan memberi inspirasi kepada saya dan kepada anak-anak muda yang hadir di sini."

Politik Cerdas Berintegritas (PCB) merupakan program yang digagas KPK bersama LIPI. Menurut Profesor riset P2P LIPI, Syamsudin Haris, menyampaikan bahwa LIPI mengadakan riset dan workshop dengan kajian kode etik, rekruitmen, dan kaderisasi. Mengapa Kode Etik?

"Setiap profesi, termasuk profesi sebagai politisi dalam arti luas, pada dasarnya dituntut memiliki kode etik sebagai standar perilaku agar harkat, martabat, dan kehormatan profesi sebagai politisi dapat dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Para politisi dari setiap partai politik, mulai dari anggota parpol hingga calon pejabat publik yang mewakili Parpol diharapkan memiliki etika sebagai standar perilaku minimum, sehingga layak memperoleh mandat politik, baik ketika mereka menduduki jabatan pimpinan eksekutif di semua tingkat pemerintahan, saat menjabat sebagai wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun tatkala politisi memangku jabatan publik baik tingkat nasional maupun daerah," jelas Haris.

Haris menambahkan, begitu pula halnya partai politik sebagai wadah aktualisasi diri bagi para politisi. Parpol memerlukan kerangka tertentu sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kedudukan strategis parpol sebagai salah satu pilar terpenting parpol. Sebagai badan hukum publik, parpol tidak hanya perlu profesional, institusional, terbuka, tapi diharapkan mampu benar-benar berorientasi pada kepentingan bersama.

Menkopolhukam, Wiranto, menyampaikan pandangannya terhadap urgensi implementasi pembangunan integritas di sektor politik. Menurut Menkopolhukam, politik itu ilmu yang merupkan dasar dari segala kebaikan-kebaikan manusia, sehingga politisi harus sarat dengan etik dan moral.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara