Sosok Pemimpin Golkar Pasca SN

Jakarta, Klikanggaran.com (1/8/2017) - Pengamat Komunikasi Politik dan juga Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, mengungkapkan, setelah SN menyandang status tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP di KPK, mengemuka beberapa nama kandidat bakal calon Ketua Umum (balon Ketum) Golkar.

"Awalnya menggelinding lima nama, kemudian mengerucut menjadi tiga nama. Dari sejumlah nama yang mengemuka ke ruang publik, siapa sesungguhnya sosok pemimpin Golkar ke depan pasca SN yang pantas dari aspek komunikasi politik?" kata Emrus dalam rilis yang dikirim ke Klikanggaran.com pada Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, setidaknya ada enam faktor dari aspek komunikasi politik yang sejatinya dimiliki sosok pemimpin Golkar pasca SN, yang mampu membawa Golkar lebih baik dan stabil. Di antaranya adalah:

Pertama, memiliki kemampuan dialog komunikasi politik dengan berbagai faksi di Golkar. Setidaknya, menurut hemat Emrus, ada lima faksi berdasarkan ketokohan di tubuh Golkar saat ini yakni faksi JK, ARB, AL, AT, dan SN. Sosok yang berkemampuan dialog komunikasi politik kepada lima faksi dapat dilihat dari empat hal:

(1) Mampu mengakomodasi semua kepentingan politik dari lima faksi.

(2) Tidak berada secara militan pada salah satu faksi.

(3) Memiliki gaya komunikasi politik yang solutif, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

(4) Relatif diterima oleh semua faksi di Golkar.

Kedua, mempunyai relasi yang produktif dengan pemerintah saat ini. Sebab, Golkar sudah menyatakan secara organisatoris mengusung Jokowi menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Karena itu, sosok pemimpin Golkar tersebut harus mampu menjembatani kepentingan politik internal Golkar dengan dukungan terhadap pencalonan Jokowi 2019. Ia harus mampu mengelola proses politik di internal Golkar untuk tetap konsisten mendukung pancalonan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Sebab, bila kepemimpinan Golkar pasca SN menarik diri dari dukungan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019, Golkar berada pada posisi persepsi publik yang tidak menguntungkan di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab, persoalan politik adalah persoalan persepsi publik. Persepsi ditentukan oleh konsistensi sikap dan perilaku politik," jelasnya.

Ketiga, pemimpin yang diterima mayoritas DPD dan DPC Golkar di seluruh Indonesia. Karena itu, sosok pemimpin tersebut harus dapat membatu mewujudkan kepentingan politik para elite politik di DPD dan DPC. Misalnya, menyatakan urusan pencalonan pilkada menjadi otonomi DPD dan DPC. DPP hanya konsultatif.

Keempat, tidak memiliki potensi "penyakit", utamanya di bidang dugaan tindak pidana korupsi, setidaknya lima tahun ke depan.

Kelima, menyatakan bersedia mundur dari jabatan Ketum Golkar bila menurut hasil survey menunjukkan mayoritas publik memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Hal ini penting, agar perilaku komunikasi politiknya, setidaknya selama menjabat Ketum Golkar, tetap terjaga. Sehingga persoalan personal tidak menjadi beban politik bagi Golkar sebagai partai politik.

Keenam, bersedia menyatakan mundur bila dirinya menyandang status hukum yang terendah sekalipun. Tujuannya agar berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dan sekaligus menjaga citra partai di mata masyarakat. Asas praduga tak bersalah hanya diperuntukkan pada proses hukum yang dihadapi, bukan untuk mempertahankan jabatan sebagai Ketum.

"Berdasarkan enam syarat tersebut, saya melihat, setidaknya dimiliki oleh dua sosok nama yang sedang diwacana di ruang publik akhir-akhir ini," tutupnya.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara