Program 5000 Doktor Dalam Negeri dari Kemenag Diduga Nepotisme

 

Jakarta, Klikanggaran.com (29/11/2017) - Program 5000 Doktor Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun, diduga telah melabrak prosedur yang berlaku.

Klikanggaran.com mendapatkan beberapa informasi dari sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, terkait Program 5000 Doktor. Pertama, ditemukan adanya prosedur yang dilabrak, seperti persyaratan umum yang tertera pada program, yakni pada pendaftaran online untuk registrasi, ternyata masih ada yang lulus tanpa harus registrasi online.

Kemudian, prosedur yang dilabrak lainnya adalah terkait izin Rektor yang tertera pada persyaratan khusus. Di dalam persyaratan khusus tersebut dikatakan, "Pengantar dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Pimpinan Lembaga Tempat Bertugas". Namun, tanpa melalui prosedur izin Rektor yang menjadi standar persyaratan, ada peserta sudah dinyatakan lulus oleh Kemenag. Bahkan dikabarkan, Rektor kampus yang bersangkutan sempat marah, karena tanpa izin terlebih dahulu kepadanya dan Rektornya pun tidak tahu.

Selain itu, payahnya lagi, mengenai standarisasi kelulusan untuk pengajuan penyelesaian studi S3 dikabarkan persaingannya tidak sehat. Di mana antara yang sudah lulus tahap ujian proposal dari kampus bersangkutan tidak lulus.

Padahal, syarat untuk lulus beasiswa bantuan penyelesaian studi itu seharusnya sudah punya pembimbing yang menyatakan kelulusan proposal disertasi di hadapan sidang proposal.

Namun sayangnya, ini tidak berlaku bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis), karena ada yang mengaku, temannya, boro-boro sidang proposal, kompre saja belum. Hingga aturan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, setelah kompre lulus baru proposal. Dan, anehnya, yang model seperti itu lulus di Kemenag.

Sehingga publik menilai, ada dugaan Nepotisme atas Program 5000 Doktor Dalam Negeri di Kemenag ini.

Sementara itu, sumber lain mengatakan, sejak dibuka tahun 2015 rekrutmennya tak jelas. Misalnya, standar persyaratan umur yang dibatasi, semisal 40 tahun, ternyata banyak yang lebih dari usia tersebut diluluskan. Terkait masalah, yang sebenarnya harus pakai daftar online untuk registrasi, tapi ada yang sama sekali tidak daftar online dan lulus, sumber menjelaskan, memang terlihat aneh.

Sumber mengatakan, ada satu temannya mengaku ditelpon oleh orang pusat, sementara yang bersangkutan tidak tahu menahu, tiba-tiba mendapat SMS dari seseorang Diktis Pusat.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara