Tanggapan Pengamat Terkait Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan

Jakarta, Klikanggaran.com (2/12/2017) - Menyikapi hasil kesimpulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara DPR RI Komisi VII dengan Ditjen Minerba dan Perusahaan Tambang penikmat eskpor mineral mentah pada tanggal 30 November 2017, ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh salah seorang pengamat migas kita, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Yusri, terbukti bahwa :

1. Merujuk kesimpulan hasil RDPU DPR RI Komisi VII tgl 6 Desember 2016 dengan Dirut PT Freeport Indonesia (PT FI) dan PT Petrokimia Gresik yang ditandatangani oleh Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba dan Syaikhul Islam Ali sebagai ketua rapat DPR Komisi VII. Hasilnya yaitu kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak memberikan rekomendasi eskpor kepada PT FI setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PTFI tidak melaksanakan komitmen pembangunan dan pemurnian di dalam negeri sesuai Pasal 170 UU Minerba nmr 4 tahun 2009, dan ditunggu jawaban tertulisnya pada tanggal 14 Desember 2016. Artinya, setiap izin eksport konsentrat dan mineral mentah adalah pelanggaran terhadap UU Minerba, kecuali ada revisi terhadap UU Minerba atau menerbitkan PERPU Minerba. Sedangkan acuan rekomendasi ekspor mineral mentah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 adalah pelanggaran terhadap UU Minerba, ternyata disini DPR Komisi VII tidak konsisten atas sikapnya terhadap ekspor mineral mentah yang tetap berlangsung saat ini.

2. Adanya beberapa perusahaan tambang IUP Operasi Produksi yang telah mendapat rekomendasi ekspor mineral mentah (nikel kadar Ni > 1,7% dan "washed bauxite") hanya berdasarkan komitmen "akan membangun", bukan berdasarkan "sedang dan telah membangun". Hal ini terbukti setelah 6 bulan menikmati fasilitas ekspor, ternyata kemajuan realisasi pembangunannya masih 0 persen. Contohnya seperti PT Freeport Indonesia, PT Ceria Nugraha Infotama PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining dan PT Lobindo Nusa Persada dan lainnya. Sehingga, secara sah dan meyakinkan diduga telah melanggar UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

3. Ternyata dalam RDP tanggal 30 November 2017 tersebut disebutkan bahwa Ditjen Minerba tidak bisa menjelaskan dasar aturan persyaratan penerbitan rekomendasi ekspor yang telah diberikan kepada beberapa perusahaan. Dan, akan disusulkan kemudian pada tanggal 6 Desember 2017. Artinya, Ditjen Minerba terkesan menutupi sesuatu kepada DPR dalam proses penerbitan rekomendasi ekspor.

4. Terbukti bahwa Ditjen Minerba tidak punya konsep dalam bentuk peraturan terhadap sanksi dalam bentuk denda berupa nilai rupiah terhadap perusahaan yang telah menikmati keuntungan besar dari ekspor mineral mentah yang telah merugikan negara akibat tidak merealisasikan janjinya membangun smelter. Padahal sejak awal rekomendasi ini diterbitkan, kami telah mengingatkan Dirjen Minerba, Bambang Gatot, dan Direktur Pengusahaan Mineral, Bambang Susigit (bukti pembicaraan via Whatsapp kami simpan).

5. Kemudian, apa dasar pertimbangan Ditjen Minerba telah memberikan alokasi kuota ekspor mineral mentah jauh lebih besar kepada PT Ceria Nugraha Indotama, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining dan PT Lobindo Nusa Persada, dan lainya,  daripada kuota kepada PT Antam Tbk (BUMN)? Apalagi ternyata setelah 6 bulan tidak sedikitpun ada progres membangun smelter oleh beberapa perusahaan swasta tersebut. Ternyata progresnya hanya sekitar 0% sd 3%. Padahal semua perusahaan tersebut sudah membuat pernyataan di atas kop surat Ditjen Minerba, tetapi realisasinya tidak ada.

6. Atas beban biaya siapakah tim verivikator yang dibentuk oleh Ditjen Minerba bekerja mengevaluasi semua persyaratan dan realisasinya? Dan, apa progres dari tim verifikator tersebut? Apakah hasil evaluasi oleh tim verifikator ini bebas dari potensi kongkalikong dengan pemilik IUP yang telah menikmati fasilitas ekspor? Mengingat DPR Komisi VII akan melakukan peninjauan ke lokasi rencana smelter dibangun untuk menyaksikan apakah benar sesuai apa yang dilaporkan dengan realisasinya.

7. Siapa yang telah memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan terkait tarif bea keluar mineral yang awalnya sangat ketat soal smelter menjadi longgar soal syarat pembangunan smelter? Sehingga Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu nomor 13/PMK.010/2017 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Tarif Bea Keluar", yang merupakan perubahan dari Permenkeu nomor 153/ PMK.011/2014 yang mensyaratkan adanya jaminan kesungguhan dari perusahan membangun smeter dengan menempatkan jaminan kesungguhan senilai 5% dari nilai smelter (Pasal 4) dan di Pasal 3 jelas disebutkan bahwa setiap tahapan kemajuan pembangunan smelter diberi bobotnya terkait tarif bea keluar yang dikenakan.

8. Untuk menghindari potensi terjadi kongkalikong dalam proses peninjau lokasi smelter masing-masing pengusaha yang telah menikmati ekspor, sebaiknya Ditjen Minerba dan DPR Komisi VII menyertakan minimal 5 wartawan dari media nasional dan melibatkan banyak wartawan lokal dalam peninjauannya. Agar hasil peninjuannya dapat diketahui luas oleh publik.

9. Mengingat adanya aktifitas KPK melakukan tindakan pencegahan sebagai Korsup Minerba selama ini terkesan telah lalai mengamati keanehan terhadap rekomendasi eskpor mineral ini, dimohon pada KPK agar lebih serius memantau dugaan kongkalikong rekomendasi ekspor mineral mentah ini yang telah merugikan negara dan menghambat hilirisasi industri mineral seperti diamanatkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

10. Lebih lanjut sebagai penutup pertanyaan saya adalah, apa dasar pertimbangan Dirjen Minerba telah menentukan tarif denda hanya 10% dari kumulatif nilai ekspor bagian perusahaan yang tidak tepat janji membangun smelter? Sementara didapat informasi keuntungan yang sudah dinikmati eksportir rata-rata berkisar 25% sd 30% dari nilai kumulatif.

11. Sebaiknya Dirjen Minerba menyetop semua izin ekspor mineral mentah dan konsentrat  dengan menarik rekomendasi yang telah diberikan kepada semua perusahaan yang melanggar kesepakatan dan menetapkan nilai denda minimal 20% dari nilai komulatif penjualan ekspor.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara