Palembang, Klikanggaran.com
Anggaran Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas menjadi perhatian publik, lantaran anggaran yang diperuntukkan dianggap terlalu besar. Dimana Kabupaten Musi Rawas merupakan tingkat resiko penyebaran corona-nya relatif rendah, sedangkan untuk anggarannya membludak.
Anggaran ini dianggap berpotensi merugikan keuangan negara dan tidak menutup kemungkinan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.
Alokasi anggaran tinggi untuk penanggulangan covid, sementara jumlah kasus Covid-19 di daerahnya rendah, hal itu menjadi tanda tanya masyarakat. Sebagai perbandingan ada kepala daerah mengajukan anggaran rendah, sementara kasus kasus covid tinggi seperti Lubuklinggau.
Kabupaten Musi Rawas menganggarkan dana Covid-19 sebesar Rp133 miliar, sedangkan Kota Lubuklinggau hanya Rp25 miliar. Sementara, untuk kasusnya lebih tinggi di Kota Lubuklinggau. Sementara, untuk Musi Rawas terbilang stagnan, tapi anggarannya membludak.
-
Beberapa tokoh masyarakat menginginkan audit BPKP Sumsel untuk menganalisis penggunaan dana Covid Musi Rawas. Syapran Suprano, pemerhati kebijakan publik, mendesak BPK dan KPK untuk memeriksa dan memonitoring penggunaan anggaran covid Musi Rawas.
"Saya selaku bagian dari masyarakat Musi Rawas meminta BPKP melakukan audit dana Covid-19 dan jika ditemukan “mark up” anggaran, BPKK jangan segan-segan menguaknya", ujar Syafran seperti diterima portal media ini, Jum'at (06/11/20).
Menurutnya, BPKP jangan sungkan-sungkan dalam melakukan audit, harus benar-benar detail mengungkapnya, sebab jika terbukti ada pihak yang menggunakan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadi, maka layak diangkat ke ranah hukum.
"Jika terbukti ada pihak yang menggunakan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadi, maka layak diangkat ke ranah hukum," pungkasnya
