Anggaran

Puluhan Miliar Aset Tanah Pemkot Samarinda Bermasalah?

Jakarta, Klikanggaran.com (04-12-2018) – Seperti diketahui, aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Tidak terkecuali aset tanah Pemkot Samarinda atau Pemerintah Kota Samarinda.

Aset sendiri adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan atau pemerintahan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah tanah, gedung atau bangunan. Jadi kalau misalnya suatu pemerintahan memiliki tanah senilai satu miliar rupiah, maka aset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu.

Sebagai contoh, di tahun anggaran 2017 saja, Klikanggaran.com mencatat ada berbagai permasalahan yang berulang terjadi di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dan, permasalahan-permasalahan tersebut banyak yang belum terselesaikan sampai sekarang. Seperti banyaknya tanah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih bermasalah.

Misalnya saja masalah aset tanah Pemkot Samarinda yang diketahui juga masih menyimpan permasalahan. Klikanggaran.com menemukan masih terdapat delapan bidang tanah senilai Rp56.406.656.000 yang ternyata belum dilengkapi dokumen. Di antaranya dokumen penguasaan hak atas tanah yang sah.

Dari data yang diterima Klikanggaran.com diketahui, terdapat penguasaan hak atas 48 bidang tanah dengan total senilai Rp357.777.338.870. Delapan bidang tanah senilai Rp56.406.656.000 diketahui tidak dilengkapi dengan dokumen penguasan hak atas tanah. Sementara masing-masing enam bidang tanah senilai Rp50.629.885.000 hanya berupa salinan fotokopi bukti penguasan hak atas nama perantara atau penjual. Kemudian dua bidang tanah senilai Rp5.776.771.000 belum ditemukan bukti penguasaan hak atas tanah.

Hal ini memperlihatkan aset tanah Pemkot Samarinda tidak ditatausahakan dengan baik dan memadai. Padahal, nilai aset perlu dicermati karena menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan pemerintahan. Maka sepertinya wajar jika suatu saat terjadi potensi aset tanah hilang atau terjadi sengketa.

Harusnya ini menjadi program nasional untuk penyelesaian tanah yang bermasalah, pembenahan database tanah, disertai pembiayaan program dan target waktunya.

Bila perlu, diatur secara harmonis dalam peraturan yang mengatur penyusunan rencana kerja anggaran dan perencanaan terkait kebutuhan pengelolaan aset daerah. Agar hal seperti ini ke depan tidak terulang kembali.

 

Penulis : Heryanto

Baca juga : Ratusan Milyar Aset Tanah Pemkab Muara Enim Tak Bersertifikat?

Tags
Show More

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: