Anggaran

Kegiatan Siskurtannas di Lemhanas Dimanipulatif Penyedia Jasa?

Jakarta, Klikanggaran.com (06-12-2018) – Kegiatan Siskurtannas di Lemhanas diduga dimanipulatif penyedia jasa. Benarkah demikian? Berikut penjelasannya.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) punya kegiatan bernama Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas). Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp7.075.728.000, kemudian direvisi menjadi Rp5.349.416.000. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.348.237.127 atau 99,98 persen.

Kegiatan Siskurtannas di Lemhanas ini berada di bawah naungan Deputi Bidang Pengkajian Strategik. Dan, dilaksanankan oleh PT FST. Usut punya usut, dari dokumen Klikanggaran.com diketahui, proses pembayaran biaya langsung personil pada pelaksanaan kegiatan berindikasi fiktif.

Sebab PT FST selaku penyedia jasa kegiatan Siskurtannas di Lemhanas merekrut tenaga ahli yang bukan pegawai tetapnya. Tenaga ahli (personil) yang direkrut menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengukuran siskurtannas. Parahnya, dua tenaga ahli lainnya hanya dibayar satu bulan.

Sehingga dari situ ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp387.700.000. Yaitu atas pembayaran biaya langsung personil/tenaga ahli dalam proses pelaksanaan kegiatan. Berikut rinciannya:

1. Tenaga ahli berinisial FF dengan tarif honor sesuai kontrak 2 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp31.750.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp61.500.000.

2. Tenaga ahli berinisial RA dengan tarif honor sesuai kontrak 2 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp25.500.000. Serta PPh disetor sebesar Rp1.500.000 dengan total sebesar Rp49.500.000.

3. Tenaga ahli berinisial MNR dengan tarif honor sesuai kontrak 2 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp35.500.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp69.000.000.

4. Tenaga ahli berinisial AU dengan tarif honor sesuai kontrak 2 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp35.500.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp69.000.000.

5. Tenaga ahli berinisial AS dengan tarif honor sesuai kontrak 2 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp35.500.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp69.000.000.

6. Tenaga ahli berinisial AS dengan tarif honor sesuai kontrak 1 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp35.200.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp33.200.000.

7. Tenaga ahli berinisial ES dengan tarif honor sesuai kontrak 1 bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp35.500.000. Serta PPh disetor sebesar Rp2.000.000 dengan total sebesar Rp33.500.000.

Parahnya lagi, tidak ditemukan BAP atas Kesesuaian Personil Tenaga Ahli yang seharusnya dilaksanakan oleh PPK, sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.

Dokumen pendukung yang tersedia hanya absensi tenaga ahli pada saat kick of meeting. Dan, absensi saat pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diyakini keasliannya. Adendum kontrak tidak menyebutkan adanya perubahan personil tenaga ahli yang diikutsertakan dalam pelaksanaan proyek.

Terakhir, spesimen tanda tangan pada dokumen SPK dan Surat Pernyataan CV berbeda dengan tanda tangan pada kartu identitas tenaga ahli yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemalsuan (manipulatif) dokumen oleh pihak penyedia. Tentu agar dapat memenuhi persyaratan dalam kontrak.

 

Penulis : Heryanto

Baca juga : Anak Tanah Abang Memimpin Pasundan, Melanggarkah atau Tidak?

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: