Anggaran

Kelebihan Pembayaran di Dinkes Jabar, Terindikasi Disengaja???

Jakarta, Klikanggaran.com (05-12-2018) – Benarkah kelebihan pembayaran di Dinkes Jabar terindikasi disengaja? Perlu pembuktian memang untuk tahu kebenarannya.

Diketahui, Dinkes Pemprov Jabar di tahun 2017 diduga melakukan kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada pekerjaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Hasil penelusuran tim Klikanggan.com, menemukan OPD Dinas Kesehatan Pemprov Jabar menjalankan proyek pembuatan DED RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut tahap lanjutan dengan menggunakan jasa PT BKP yang menelan anggaran Rp892.540.000.

Dalam realisasi tersebut, terdapat ketidakwajaran terhadap pembayaran biaya langsung personil yang berpotensi menghilangkan anggaran sebesar Rp32.000.000.

Parahnya, potensi kehilangan anggaran tersebut terindikasi disengaja oleh Dinkes Pemprov Jabar. Hal ini terlihat dan diketahui setelah ada re-check ke alamat tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tertera dalam kontrak secara uji petik.

Ternyata diketahui dua orang tenaga profesional non sertifikat ahli mekanikal yang dicantumkan sebenarnya tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Temuan di atas makin membuka mata publik, bagaimana kondisi pengelolaan keuangan pemerintahan pada Dinkes Pemprov Jabar, yakni adanya manipulasi data pada laporan.

Publik tentu menyayangkan adanya indikasi manipulatif yang dilakukan oleh Dinkes Kesehatan, karena tentu bila hal ini dibiarkan, bukan tak mungkin jika Dinkes kemudian lagi dan lagi melakukan tindakan yang sama.

Maka publik berharap agar ada tindakan tegas dari Pemprov Jabar, untuk betul-betul mengawal dan mengawasi tindakan-tindakan manipulatif dan indikasi korupsi lainnya di tubuh Pemprov Jabar. Agar anggaran yang tersedia bisa memberikan dampak besar bagi pembangunan, perekonomian, dan kesehatan di Wilayah Provinsi Jabar.

Karena jelas, tindakan yang terjadi di atas sudah melanggar berbagai aturan yang ada. Bayangkan, secara komulatif, tindakan kelebihan pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja nilainya mencapai Rp134.689.599.

Bila Pemprov Jabar memiliki setidaknya 30 OPD setingkat dengan indikasi kebocoran anggaran sama dengan yang terjadi pada Dinkes, maka sudah lebih dari Rp 3 miliar anggaran Pemprov Jabar yang bocor.

Terkait permasalahan kelebihan pembayaran di Dinkes Jabar di atas, Klikanggaran.com telah mencoba menghubungi pihak Humas Pemprov Jabar untuk mengkonfirmasi. Namun, sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihat terkait.

 

Penulis : Bagus AlFatah

Baca juga : Pemborosan Anggaran di Dinas Kesehatan Pemprov Jabar

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: