Anggaran

Pengelolaan Persediaan di Pemkab Pesawaran Tidak Memadai?

Jakarta, Klikanggaran.com (06-12-2018) – Pengelolaan persediaan Pemkab Pesawaran (Pemerintah Kabupaten Pesawaran) dinilai tidak memadai. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya.

Tahun 2015 Pemkab Pesawaran menyajikan laporan persediaan sebesar Rp5.531.548.165. Catatan Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan rincian berdasarkan perolehan nilai persediaan sebagai berikut:

Sebesar Rp6.303.050 untuk ATK (AlatTulis Kantor), Rp126.456.850 untuk cetakan, Rp4.484.254.310 untuk obat-obatan. Lalu, Rp3.720.000 untuk plat uji kendaraan, Rp842.750 untuk alat kebersihan, Rp210.000 untuk alat listrik.

Kemudian Rp16.801.000 untuk alat pertanian, Rp17.460.205 untuk alat peraga. Dan, Rp65.400.000 untuk pangan atau beras, Rp810.100.000 untuk alkes BHP.

Kemudian diketahui perihal 46 SKPD atas pengelolaan persediaan daerah. Terdapat hal-hal yang berdampak pada beban (LO) Laporan Oprasional persediaan yang tidak akurat. Di antaranya sebagai berikut:

15 SKPD belum memiliki buku mutasi persediaan. 28 SKPD tidak memiliki dokumen pengeluaran persediaan yang ditandatangani oleh penerima. 16 SKPD yang belum mencatat dengan lengkap setiap jenis persediaan dalam buku mutasi.

Kemudian 4 SKPD tidak membuat berita acara stock opname pada akhir tahun anggaran. 30 SKPD tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan secara periodik. Dan, tidak terdapat prosedur operasi standar (POS) pengelolaan persediaan pada 31 SKPD yang telah mengumpulkan berkas pemeriksaan.

Pengelolaan persediaan Pemkab Pesawaran tersebut dinilai oleh Lembaga Kaki Publik mengakibatkan nilai persediaan pada 4 SKPD menjadi nol. Dan, tidak melakukan stock opname pada akhir tahun anggaran tidak mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya.

“Ini berpotensi pada belum akuratnya nilai persediaan yang dilaporkan, tanpa pemeriksaan dan dukungan administrasi pencatatan persediaan yang baik,” ujar Wahyudin, Koordinator Investigasi Kaki Publik, pada Klikanggaran.com, Rabu (5/12).

Kondisi tersebut menurut Wahyudin disebabkan oleh, Bupati Pesawaran tidak mengatur lebih lanjut ketentuan tentang pengelolaan BMD.

“Kepala SKPD juga tidak optimal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persediaan serta penyimpanan. Pengurus barang SKPD tidak tertib mengelola persediaan,” kata wahyudin.

Atas permasalan tersebut, Wahyudin mendorong Pemkab Pesawaran lebih profesional. Khususnya dalam mengelola persediaan Pemkab Pesawaran.

“Sebab pengelolaan yang tidak memadai akan berakibat fatal. Yaitu rawannya penyelewengan oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab,” tutup Wahyudin.

 

Penulis : Tim Berita

Baca juga : Potensi Penyelewengan Dana Hibah di Pemkab Pesawaran

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: