Anggaran

Potensi Penyelewengan Dana Hibah di Pemkab Pesawaran

Jakarta, Klikanggaran.com (05-12-2018) – Hari ini Lembaga Kaki Publik menyoroti potensi penyelewengan dana hibah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran. Diketahui, Pemkab Pesawaran menyajikan anggaran dan realisasi belanja hibah.

Anggaran tersebut disajikan pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun 2015. Masing-masing sebesar Rp30.016.704.174 dan Rp28.231.446.300 atau 94,05% dari total anggaran.

Dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) mengungkapkan bahwa belanja hibah terdiri dari:

Rp20.336.146.300 untuk balanja hibah kepada pemerintah pusat

Rp3.142.800.000 untuk belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat

Rp4.752.500.000 untuk belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi.

Namun, pada dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pengelolaan belanja hibah kepada ormas tidak sesuai ketentuan. Belanja hibah tidak sesuai ketentuan tersebut adalah sebesar Rp67.500.000.

Di antaranya penggunaan dana hibah untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bahwa tujuan hibah dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pada proposal.
Proposal sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah.

Pihak kedua atau penerima hibah wajib membuat dan menyampaikan laporan. Di antaranya laporan penggunaan belanja hibah dengan disertai foto kegiatan.

Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban dokumen foto kegiatan yang disampaikan tidak dapat mewakili pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagian besar kegiatan yang didanai dari hibah direncanakan melibatkan masyarakat, remaja, dan narasumber.

Namun hal tersebut tidak terlihat dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan. Kondisi ini diperparah dengan tidak terdapat mekanisme evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah. Di sinilah Kaki Publik mencatat adanya potensi penyelewengan dana hibah.

“Hal ini terjadi akibat kepala Badan Kesbangpol Pemkab Pesawaran tidak melakukan pengawasan,” kata Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, pada Klikanggaran, Rabu (5/12).

Kepala Badan Kesbangpol juga dinilai Wahyudin tidak melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban hibah yang disampaikan oleh penerima hibah. Agar proses pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Wahyudin, hal tersebut penting. Karena untuk menghindari adanya potensi penyelewengan dana hibah.

“Permasalah tersebut mengakibatkan terbukanya peluang buruk. Yaitu terjadinya potensi penyelewengan dana hibah sebesar Rp67.500.000,” tutup Wahyudin.

 

Penulis : Tim Berita

Baca juga : Ada Kesalahan Penganggaran 16 M pada Realisasi Belanja Pemkab Pesawaran

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: