Jakarta,Klikanggaran.com - Diketahui, atas dokumen pertanggungjawaban yang telah
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak menyusun/mengarsipkan dokumen
pertanggungjawaban belanja secara memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga didapati realisasi belanja hibah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap pada KPU Kabupaten Sorong Selatan senilai Rp1.167.707.072,00.
Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, Bendahara Pengeluaran tidak dapat menyusun/mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban belanja dengan lengkap. Berdasarkan hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa terdapat Belanja Barang dari dana UP/GUP/TUP dan LS bendahara yang tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp1.167.707.072,00.
Bendahara Pengeluaran untuk memberikan
atau menunjukkan dokumen pembayaran atas realisasi belanja tersebut, di antaranya
adalah daftar nominatif pembayaran, kuitansi, tiket, nota pembelian, dll. Namun
berdasarkan permintaan keterangan tanggal 27 Februari 2020 kepada KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sorong Selatan diketahui bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban telah diserahkan dan ditunjukkan, serta tidak ada lagi dokumen pertanggungjawaban, baik yang berada di Kantor KPU yang berada di Sorong Selatan maupun di tempat lainnya.
Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban dana hibah KPU Sorong Selatan senilai Rp1.167.707.072,00 diragukan dan berpotensi fiktif.
Sampai berita ini diterbitkan, Klikanggaran.com telah mengubungi pihak terkait, namun belum ada balasan.
