Anggaran

Soal PAD, Pemkot Palembang Berpotensi Kehilangan Pendapatan Ratusan Juta?

Palembang, Klikanggaran.com (05-12-2018) – Soal PAD Pemkot Palembang, disinyalir dapat menimbulkan potensi buruk. Misalnya potensi kehilangan pendapatan daerah.

Terkait hal tersebut, Klikanggaran.com akan menyajikan potret anggaran Pemkot Palembang. Pada tahun anggaran 2017 Pemkot Palembang menganggarkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1.099.308.967.841,03.

Dan, telah direalisasikan s.d. 31 Desember 2017 sebesar Rp1.091.704.605.854,90 atau 99,00% dari anggaran.

PAD antara lain meliputi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD). Sementara pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Soal PAD Pemkot Palembang ini Klikanggaran.com menyerap beberapa informasi. Yaitu mengenai pos realisasi pendapatan asli daerah. Bahwa Pemkot Palembang berpotensi kehilangan pendapatan senilai ratusan juta rupiah.

Salah satunya yang bersumber dari realisasi pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Pajak ini dianggap belum optimal dan belum dikenakan bunga keterlambatan sebesar Rp508.116.148,40.

Dalam pengelolaan data pendapatan pajak daerah, BPPD menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA). Aplikasi SIMPATDA terhubung dengan sistem pembayaran di Bank SumselBabel. Bendahara penerima mencetak buku kendali penerimaan dari aplikasi SIMPATDA untuk melihat realisasi penerimaaan pajak per hari.

Mekanisme pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan menggunakan sistem self assessment. Yaitu Wajib Pajak (WP) menghitung dan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Dan, menyetorkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya dalam masa pajak tertentu (satu bulan kalender).

WP harus menyampaikan SPTPD kepada BPPD selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. BPPD dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atas kurang bayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Didapat informasi dari buku kendali penerimaan pajak dan dokumen SKPDKB yang dikeluarkan oleh BPPD. Disinyalir ada sebanyak 216 WP yang melakukan pembayaran pajak daerah terutang dalam satu masa pajak melebihi tanggal 15 setiap bulan. Namun, belum dikenakan bunga keterlambatan sebesar Rp45.025.970,78.

Sesuai dengan ketentuan pajak, WP wajib menyampaikan SPTPD paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk masa bulan sebelumnya. Jika WP menyampaikan SPTPD setelah tanggal 15, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Sanksi dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.

Pengenaan bunga keterlambatan dilakukan secara otomatis melalui sistem pembayaran pajak daerah dalam aplikasi SIMPATDA yang terhubung ke sistem pembayaran Bank SumselBabel. Lebih lanjut sumber kami juga menyebutkan, tidak semua WP yang terlambat membayar pajak dikenakan bunga keterlambatan.

Berikut kami tampilkan rekapitulasi bunga keterlambatan pembayaran pajak daerah di atas tanggal 15 setiap bulan:

– Pajak Hotel 52 WP Rp21.091.729,20

– Pajak Restoran 126 WP Rp7.910.669,90

– Pajak Hiburan 12 WP Rp5.307.693,18

– Pajak Parkir 26 WP Rp10.715.878,50

Jumlah 216 WP dengan nilai Rp45.025.970,78

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut.

 

Penulis : Budi Suwarno

Baca juga : Pemkot Palembang Punya Hutang Ratusan Miliar, Tak Indahkan Inpres?

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: