(KLIKANGGARAN)--Untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil yang maksimal diperlukan adanya sistem pengawasan dan pembagian kerja yang sistematis dan terencana. Oleh karena itu, proses pengawasan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan yang ada. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.
Jutaan Warga Argentina Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Maradona
Permasalahan terkait pengawasan yang pernah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemerisa Keuangan (BPK) atas Belanja Modal Infrastruktur Kabupaten Bangkalan TA 2018 Nomor 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 menyatakan laporan harian tidak dibuat oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan konsultan pengawas tidak melakukan pencatatan saat melakukan kunjungan pengawasan di lokasi pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan Nomor: 103/LHP/XVIII.SBY/12/2019, tanggal 18 Desember 2019, BPK menyampaikan hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan paket pekerjaan infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)
Salah satu tugas dari konsultan pengawas adalah melakukan pemeriksaan dan pengendalian kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan kontraktor pelaksana sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan PPK. Berdasarkan dokumen laporan pengawasan dari konsultan pengawas tersebut, diketahui bahwa seluruh hasil pekerjaan kontraktor pelaksana sudah sesuai dengan kontrak/addendum. Atas hal tersebut tim BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas 30 dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR diketahui bahwa masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 21 paket pekerjaan meskipun telah dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas antara lain:
1) kelebihan pembayaran item pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi (lapen) Macadam (manual), agregat kasar dalam kontrak tercantum batu 3/5 sedangkan agregat di lapangan terpasang batu 5/7 sehingga terdapat penyesuaian harga satuan. (perincian paket pekerjaan kekurangan volume Dinas PUPR dapat dilihat pada temuan pemeriksaan kurang volume pekerjaan Dinas PUPR). Hal ini menunjukkan bahwa konsultan pengawas belum melaksanakan tugasnya secara maksimal; dan
2) kekurangan volume atas pekerjaan pasangan batu
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distan TPHP)
Hasil analisa dokumen pengawasan dan dokumen pelaksanaan berupa as built drawing, dan backup data quantity, menunjukkan belum dilakukan pengawasan secara memadai. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan desain item pekerjaan pagar pada rehabilitasi Kantor BPP Kecamatan Arosbaya dan tidak adanya pekerjaan pasangan aanstamping pada rehabilitasi Kantor BPP Kecamatan Burneh. Perhitungan volume masih menggunakan dokumen perencanaan meskipun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai hasil pekerjaan pelaksanaan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)
Hasil pemeriksaan fisik atas 20 paket pekerjaan Dinas PRKP menunjukkan bahwa hasil pekerjaan konsultan pengawas belum maksimal, hal ini masih ditemukannya adanya kekurangan volume pada 20 paket pekerjaan Dinas PRKP dikarenakan perbedaan antara dokumen pengawasan dengan dokumen pelaksanaan kontrak antara lain kekurangan volume pada pekerjaan plafon, pekerjaan pondasi, pekerjaan pembesian beton, pekerjaan lapis penetrasi aspal/makadam, pekerjaan rangka atap, pekerjaan urugan, pekerjaan kelistrikan, dan pekerjaan paving.
Prancis Mempersenjatai ‘Nilai-Nilai Republik’-Nya sebagai Alat Pengucilan
