Kebijakan

Kebijakan Impor Baja Turunan Diduga Hanya untuk Puaskan Kelaparan Mafia Impor?

Jakarta, Klikanggaran.com (29-11-2018) – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita, nampak di mata publik seperti tak ada malunya. Meski sudah dikritik keras oleh berbagai kalangan terkait kebijakan impor yang dilakukannnya, namun hal tersebut terlihat hanya seperti sebuah angin lalu baginya.

Permendag 22/2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016 telah memudahkan import baja masuk ke dalam negeri. Sehingga hal ini akan dipastikan menguntungkan pihak asing.

Lebih dalam lagi, kebijakan yang jelas-jelas jauh dari nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi itu, juga jelas akan memperparah kondisi ekonomi industri baja lokal. Padahal, industri baja lokal 3 tahun belakang mulai bergeliat dan terus mendapatkan pendapatan yang meningkat.

Ketua Asosiasi Fastener Indonesia (AFI), Rahman Tamin, mengungkapkan, dari tahun 2015 utilitas industri baja lokal terus meningkat sebesar 45 persen, menjadi 55 persen di tahun 2016, kemudian naik cukup drastis menjadi 80 persen di tahun 2017 dengan nilai penjualan mencapai Rp 3,2 triliun. Inilah kondisi geliat positif industri baja lokal.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan lebih mencerminkan ketidakberpihakan terhadap industri dalam negeri.

Ia juga menyayangkan hilangnya aturan terkait pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian karena menjadi ujung tombak dalam menghadang pihak pemburu rente dalam melakukan impor berlebihan.

Oleh karena itu, menjadi semakin jelas dan terang benderang bahwa Menteri Enggar justru seolah ingin mematikan industri baja lokal dengan kebijakannya. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Enggar sesungguhnya hanya untuk mengisi dan mengenyangkan kelaparan para mafia impor.

Pendapat ini bukan tanpa alasan, seperti pada kasus impor beras juga misalnya, Rizal Ramli yang merupakan Mantan Kepala Bulog pernah mengungkapkan, saat kebijakan impor dijalankan, maka ada komisi besar yang akan didapatkan oleh pejabat terkait.
Hal ini yang mendasari kuat dugaan bahwa kebijakan Menteri Enggar yang jor-joran membuka keran impor baja turunan oleh publik terkesan adalah untuk mengejar komisi besar semata.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: