JAKARTA, Klikanggaran-- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akhirnya buka suara terkait langkah TNI yang menertibkan spanduk dan baliho Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Kompolnas berencana meminta klarifikasi dari Polri lantaran penertiban itu merupakan tugas dari kepolisian dan Satpol PP.
Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan dalam waktu dekat Kompolnas akan menyampaikan pertanyaan kepada Kapolri melalui surat, terkait adakah koordinasi dengan Polri sebelum TNI melakukan pencopotan baliho.
Wawancara Putri Diana ‘Di Sana Kami Bertiga dalam Pernikahan Ini’ Adalah Berita Spektakuler Tahun 90-an
"Mekanisme Kompolnas apabila ada kasus menonjol, seperti TNI yang mencopot spanduk, bukan Polri dan Satpol PP, saat ini kami lakukan dengan meminta klarifikasi kepada Polri," ujar Yusuf, melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
Menurut Yusuf, penertiban baliho yang dipandang melanggar aturan bukan merupakan tugas dari TNI sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ketidakhadiran polisi dan Satpol PP.
Dia mengatakan setiap pelanggaran aturan memiliki implikasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga seharusnya Polri tidak berdiam diri.
Ada pun sebelumnya Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan tindakan anggota TNI menurunkan baliho berisi ajakan revolusi bergambar tokoh FPI Rizieq Shihab adalah atas perintahnya.
Menanggapi hal itu, pimpinan Polda Metro Jaya menyatakan mendukung langkah Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk menurunkan paksa spanduk di berbagai lokasi di Ibu Kota.
Pemerintah Ethiopia Mengatakan Pasukannya Merebut Kota Adigrat di Tigrayan
Polda Metro Jaya menyatakan terdapat regulasi yang dilanggar dalam pemasangan spanduk tersebut, antara lain peraturan daerah (perda) terkait pemasangan spanduk atau alat peraga sejenis di ruang publik, serta aturan perpajakan.
Sementara itu, politisi Parta Gerindra Fadli Zon terus mengkritik tindakan TNI yakni menurunkan baliho Rizieq Shihab.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Sabtu (21/11/2020). Menurutnya, ada banyak tugas atau pekerjaan yang lebih penting yang bisa dilakukan ketimbang pekerjaan remeh-temeh tersebut.
Salah satunya, jelas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini, adalah penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dinilai sering mengancam TNI.
