JAKARTA, Klikanggaran--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Senin, 30 November 2020 secara daring yang menghasilkan sepuluh (10) rekomendasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Binta Darmawati Puspayoga, menyampaikan apresiasi kepada KPAI atas penyelenggaraan Rakornas Penyiapan Buka Sekolah yang didasarkan pada hasil pengawasan KPAI pada 49 sekolah di 21 Kabupaten/Kota pada 8 provinsi.
Ada empat (4) Narasumber dalam Rakornas yang terdiri dari Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI), Jumeri (Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud RI), Lenny Rosalin (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA), dan Retno Listyarti (Anggota Komisioner KPAI).
Rakornas dihadiri oleh 445 peserta yang berasal dari berbagai unsur, seperti : perwakilan Kementerian terkait, diantaranya Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PPPA. Juga para Kepala-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Se-Indonesia dan Perwakilan Kepala-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, Perwakilan Kepala-Kepala Sekolah Se-Indonesia, Perwakilan Ketua-ketua Komite Sekolah dan Perwakilan Pengurus Organisasi-organisasi Profesi Guru Se-Indonesia.
Putus Sekolah dan Perkawinan Anak di Masa Pandemi
Paparan narasumber diawali oleh Retno Listyarti yang menyampaikan hasil pengawasan KPAI selama enam bulan tentang Penyiapan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi pada 49 Sekolah di 21 Kabupaten/Kota. pada 8 provinsi (NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I Yogjakarta, Banten, dan DKI Jakarta). Retno mengungkapkan bahwa hasil pengawasan menunjukkan data dan fakta bahwa dari 49 sekolah yang ditinjau langsung, hanya 16,32% sekolah yang SIAP, dan 83,68% BELUM SIAP.
Selain itu, KPAI juga mendapatkan temuan adanya peserta didik yang putus sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga di masa pandemic dan ada juga yang memutuskan menikah padahal belum lulus sekolah. Meskipun data ini bukan data yang awalnya hendak dikumpulkan , namun KPAI justru menemukan kasus putus sekolah karena bekerja atau menikah saat pemgawasan langsung, tercatat ada 116 kasus perkawinan anak yang datanya berasal dari sekolah yang diawasi, bahkan ada SMAN di Lombok yang selama pandemic tercatat 20 siswanya putus sekolah karena menikah.
Retno juga menjelaskan bahwa penilaian kesiapan buka sekolah atau sekolah tatap muka didasarkan pada daftar periksa KPAI atas infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dibuat oleh bidang pendidikan KPAI. Hasil penilaian daftar periksa Infrastruktur AKB menghasilkan data sebagai berikut:
- Hanya 4,08% sekolah yang melakukan rapid tes untuk seluruh guru/karyawan dan siswa yang akan pembelajaran tatap muka. Rapid dibiayai pemerintah daerahnya;
- Hanya 4.08% sekolah yang sudah menempelkan Protokol/SOP di lingkungan sekolah;
- Hanya 6,12% sekolah yang sudah menyusun 15 Protokol/SOP AKB secara menyeluruh; 93,88% hanya menyusun 3 Protokol/SOP AKB;
- Hanya 20,40% sekolah yang sudah mensosialisasikan Protokol/SOP AKB ke guru, siswa dan orangtua, selebihnya 79,60% belum;
- Hanya 8,16% Dinas Pendidikan yang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyiapan buka sekolah;
- Hanya 8,16% sekolah yang melakukan pemetaan warga sekolah yang memiliki kormobid tidak terkontrol;
Adapun hasil penilaian daftar periksa protocol kesehatan//SOP menghasilkan data sebagai berikut:
- Hanya 4,08% sekolah yang melakukan rapid tes untuk seluruh guru/karyawan dan siswa yang akan pembelajaran tatap muka. Rapid dibiayai pemerintah daerahnya;
- Hanya 4.08% sekolah yang sudah menempelkan Protokol/SOP di lingkungan sekolah;
- Hanya 6,12% sekolah yang sudah menyusun 15 Protokol/SOP AKB secara menyeluruh; 93,88% hanya menyusun 3 Protokol/SOP AKB;
- Hanya 20,40% sekolah yang sudah mensosialisasikan Protokol/SOP AKB ke guru, siswa dan orangtua, selebihnya 79,60% belum;
- Hanya 8,16% Dinas Pendidikan yang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyiapan buka sekolah;
- Hanya 8,16% sekolah yang melakukan pemetaan warga sekolah yang memiliki kormobid tidak terkontrol;
Enam Syarat Mutlak Buka Sekolah Tatap Muka
Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud menyampaikan alasan relaksasi SKB 4 Menteri karena hasil anlisis Kemdikbud bahwa Pembelajaran Jarak jauh menemui sejumlah kendala bahkan juga PJJ telah berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Pembukaan sekolah menurut Jumeri, mensyaratkan 6 ketentuan yang wajib dipenuhi sekolah dan daerah, yaitu:
- Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan;
- Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
- Kesiapan menerapkan wajib masker;
- Memiliki Thermogun;
- Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki kormobid tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, ada riwayat perjalan atau riyawat kontak dengan dengan orang terinfeksi covid;
- Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua atau wali;
Deputi Tumbuh kembang Anak Kementerian PPPA menyampaikan materi tentang Peran Orangtua Dalam menyiapkan Peserta Didik PTM dan PJJ Ketika Sekolah Dibuka Januari 2021. Lenny juga disampaikan tentang 5 SIAP yang mutlak jadi dasar pembukaan sekolah tatap muka, yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orangtuanya dan siap siswanya.
Sedangkan Ketua Komisi X DPR RI mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru membuka sekolah sebelum memastikan infrastruktur dan protocol/SOP adapatasi kebiasaan baru (AKB) tersedia di sekolah, termasuk sosialisasi AKB kepada seluruh warga sekolah termasuk orangtua. Untuk itu, Syaiful Huda mendukung skema anggaran selain dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu pembiayaan bagi sekolah dalam menyiapkannya Infrastruktur dan SOP. Politik Anggaran Pendidikan tahun 2021 akan didorong atau diarahkan ke penyiapan sekolah tatap muka.
Sepuluh Rekomendasi
Rakornas penyiapan buka sekolah tatap muka menghasilkan 10 rekomendasi sebagai berikut:
