Kebijakan

Menteri Perdagangan Membunuh Industri Baja Dalam Negeri?

Jakarta, Klikanggaran.com (28-11-2018) – Setelah Ergartisto Lukito menerbitkan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 tahun 2016 dinilai merupakan kebijakan yang menguntungkan pihak asing, karena memudahkan import baja masuk ke dalam negeri.

Kemudahan yang diberikan melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2018 ini dinilai oleh Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA, sebagai langkah pembunuhan terhadap industri baja di dalam negeri.

“Ketika Negara sedang gencar memajukan usaha dalam negeri, justru Enggar memudahkan para importir untuk masuk. Seharusnya Enggar belajar untuk memahami situasi dalam negeri, apalagi terkait hutang dan kondisi pasar global yang tidak menentu seringkali mejatuhkan rupiah,” tutur Adri.

Menurut Adri, Enggar selaku Menteri Perdagangan seharusnya mengupayakan bagaimana sistem perdagangan dalam negeri mampu mengekspor barang dalam negeri. Bukan justru menjadikan negara ini sebagai surga bagi asing untuk memasarkan dagangan mereka di Indonesia.

“Siapa yang akan diuntungkan apabila baja banyak masuk diimport ke Indonesia? Padahal, pasar baja di Indonesia pun sudah mulai merasakan atmosfer yang positif, tapi kemudian Enggar membunuh pertumbuhan industri baja di dalam negeri dengan menghapus pasal 4 dari isi Permendag Nomor 82 Tahun 2016,” imbuh Adri.

Adri memaparkan efek dari dihapusnya pasal 4 Permendag Nomor 82 Tahun 2016 itu adalah peraturan di mana perusahaan diharuskan untuk melakukan pengajuan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan pertimbangan teknis oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

“Dihapusnya pasal tersebut, justru membebaskan para asing dan mafia industri dalam negeri untuk mengambil keuntungan. Sehingga Permendag yang baru disahkan oleh Enggar merupakan sebuah langkah untuk membunuh industri baja dalam negeri,” ungkap Adri.

Adri mengungkapkan, dengan adanya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah di mana pemerintah mengabaikan pelaku industri dalam negeri, karena dengan kebijakan Permendag yang baru tersebut, mengakibatkan banjirnya baja import di dalam negeri.

Menurut Adri, Enggar selaku Menteri Perdagangan telah banyak mengecewakan, karena selain import beras yang mencapai 500.000 ton, dimana negeri ini akan menikmati panen raya, import gula 1,8 juta ton, dan import garam yang mencapai 2,3 juta ton di negeri yang memiliki garis pantai terluas, menjadikan pemerintah saat ini lebih berpihak kepada asing ketimbang masyarakat Indonesia.

“Nawacita selama ini hanya menjadi sebuah slogan fiktif pemerintah, yang seharusnya lebih mengutamakan masyarakat sendiri, tapi pemerintah malah lebih memanjakan pihak asing,” tutup Adri.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: