Kebijakan

Pemerintah Jangan Jadi Sontoloyo Ditekan Pemilik PKP2B Jadi IUPK

Jakarta, Klikanggaran.com (13-11-2018) – Kebijakan Pemerintahan Jokowi JK di sektor energi tahun ke 5 akhir pemerintahannya lagi diuji benar. Apakah tetap konsisten dengan tema usungannya sejak awal soal 9 program “Nawacita dan Trisakti” untuk mencapai kemandirian pengelolaan sumber daya alamnya, atau sudah pudar di saat memasuki tahun politik? Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (13/11/2018).

Yusri Usman menyatakan demikian karena beredar konsep akhir perubahan ke 6 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” sebanyak 11 halaman beserta lampiran penjelasannya 3 halaman. Konsep tersebut dikatakan matang karena sudah melewati proses harmonisasi di Menko Perekonomian dan hanya menunggu waktu yang cocok pada momen yang tepat akan diteken oleh Presiden Jokowi. Adapun perubahannya meliputi ketentuan pasal 112 ayat 2 dengan menambah 4 angka menjadi ayat 2 a, 2 b, 2 c, dan angka 2 d. Sehingga perubahan itu berpotensi melanggar Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

“Jelas, rencana perubahan ke 6 PP ini terkesan sangat kental tujuannya sebagai payung hukum hanya untuk kepentingan mengamodir pengusaha PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batubara) generasi pertama yang akan berakhir kontraknya dalam beberapa tahun mendatang daripada untuk kepentingan nasional. Ada 7 perusahaan besar masuk kelompok tahap pertama, antara lain PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022), PT Kideco Jaya Agung (2022), dan PT Berau Coal pada tahun 2025,” tutur Yusri.

Meskipun di dalam dasar pertimbangannya tertulis telah menyebutkan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B yang akan berakhir jangka waktunya, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi sebagai perpanjangan kelanjutan operasi, namun menurut Yusri ada juga pertimbangan yang tak tertulis sebagai dasar kebijakan tersebut. Yaitu “jika dikelola oleh BUMN ditakutkan akan terjadi penurunan pendapatan negara”.

“Tentu alasan tersebut terkesan mengada-ada dan bertentangan dengan realitas soal keberhasilan BUMN Tambang PT Inalum yang sudah mampu menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia yang dijadwalkan pada bulan November ini sudah tuntas,” ujar Yusri.

“Padahal justru pengambilalihan PKP2B tanpa memerlukan pendanaan alias nol rupiah, mengingat kontraknya akan habis, di samping itu tehnologi dalam pertambangan batubara relatif jauh sederhana dibandingkan menambang di PT Freeport. Apalagi menambang di bawah tanah dengan topografi pegunungan bergelombang kuat,” lanjutnya.

Yusri mengatakan, BUMN seharusnya dilibatkan pascaberakhir waktu PKP2B. Alasan dan faktanya sangat jelas, hampir 60% pembangkit listrik PLN dan industri lain yang menggunakan energi primer batubara sering mengalami kesulitan mendapat pasokannya ketika harga batubara melambung tinggi. Apabila semua PLTU dalam proyek 35.000 MW selesai dibangun tuntas, diperkirakan pada tahun 2026 kebutuhan batubara PLN setiap tahunnya sekitar 180 juta metric ton.

“Sehingga PLN “ibarat tikus mati di lumbung padi”. Meskipun Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2018 merupakan perubahan ke 5 dari PP Nomor 23 Tahun 2010, yaitu mengubah dan menyisipkan pasal 85 a tentang pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1, Menteri ESDM menetapkan harga jual batubara tersendiri,” kata Yusri.

“Pemerintah harus paham terhadap UU Minerba pasal 75 ayat 1 sd ayat 3, yang secara tegas dikatakan, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud ayat 2 harus mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Sementara pada ayat 4 dikatakan Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga rencana perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 jelas melanggar UU Minerba,” tegas Yusri.

Bahkan menurutnya, perubahan PP 23 dari kesatu ke 4 telah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai dasar KESDM memberikan IUPK kepada PT Freeport Indonesia, dan nyatanya turunan dari PP tersebut telah melegalkan ekspor mineral mentah yang mengancam proses hilirisasi dalam UU Minerba pada pasal 102 dan 103.

Adapun poin penting dari rencana perubahan ke 6 produk PP tersebut dikatakan Yusri adalah memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk memperpanjang izin PKP2B tanpa proses “lelang” dan proses perpanjangan dimajukan menjadi paling cepat 5 tahun sebelum berakhir izinnya. Padahal sebelumnya bisa diperpanjang paling cepat 2 tahun sebelum berakhir waktunya, dan terhadap luasan IUPK Operasi Produksi bisa di atas 15.000 ha.

“Padahal di dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sudah diatur tegas pada pasal 83 ayat d dengan luasan maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15.000 ha,” ujarnya.

“Seharusnya Pemerintah Jkw Jk belajar banyak dari jejak pengelolaan SDA sektor migas masa lampau, karena hanya mengejar sumber devisa dari sektor migas dan kehutanan saja untuk menopang pembangunan saat itu. Sehingga kita menggenjot habis-habisan produksi dan sebagai eksportir migas terbesar. Ironisnya sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi importir migas terbesar, bahkan cilakanya menurut rilis terbaru Bank Indonesia di berbagai media pada (10/11/2018) ternyata impor migas pada kuartal III- 2018 telah menjadi penyumbang terbesar terhadap defisit transaksi berjalan (Current Acount Deficit / CAD), yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir,” ulas Yusri.

“Oleh karena itu, semestinya Pemerintahan Jkw Jk membuat kebijakan untuk kepentingan nasional jangka panjang, jangan sontoloyo, bahwa untuk semua kontrak PKP2B yang akan berakhir kontraknya, maka lebih baik terhadap potensi yang masih tersisa untuk diserahkan kepada BUMN Tambang sebagai pengelolaannya dengan memberi porsi 10% PI (Participating Interest) kepada BUMD daerah tambang. Jika pun dengan alasan untuk memupuk modal dan berbagi resiko, masih ada ruang dengan porsi paling banyak 39% dari dari sahamnya bisa dilakukan proses B to B oleh BUMN tersebut dengan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Dengan meneruskan PKP2B menjadi IUPK, apalagi dengan luasan yang persis sama, serta Barang Milik Negara (BMN) seperti infrastruktur, coal processing plant yang semestinya dibeli atau disewa oleh PKP2B, tapi justru dikelola dengan gratis, dalam pandangan Yusri, sama saja Pemerintahan Jkw- Jk telah membiarkan PLN sebagai pembeli batubara dengan harga internasional atau harga khusus kepada pengusaha pemegang IUPK dengan masa 2 X 10 tahun.

“Maka sekaligus, terkait kebijakan itu, sama saja Pemerintahan JKW JK menutup pintu terhadap potensi besar menjaga ketahanan energi nasional yang sangat vital dan strategis bagi negara,” tutup Yusri.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: