Kebijakan

Penghapusan Dana Survei Seismik oleh KESDM 2019, Kiamat Kecil Sektor Hulu Migas?

Jakarta, Klikanggaran.com (28-11-2018) – “Ke depan negara kita akan semakin susah mengharapkan adanya investor migas mau investasi mencari minyak dan gas di wilayah Indonesia. Ini akibat dari semakin minimnya data awal seperti data geologi dan geofisika yang bisa disajikan oleh Ditjen Migas KESDM dalam dokumen tender wilayah kerja migas,” tutur Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia), mengawali keterangannya pada Klikanggaran com, Rabu (28/11/2018).

Pasalnya menurut Yusri, seperti kata Kepala Badan Geologi KESDM, Rudi Suhendar, pada 27 November 2018 dikutip berbagai media, bahwa di SKKMigas sekarang sudah terkumpul dana Komitmen Kerja Pasti (KKP) sebesar USD 1, 3 miliar dan bisa mencapai USD 2 miliar dapat digunakan untuk melakukan survei seismik.

Menurut Yusri hal ini terkesan salah kaprah, karena dana tersebut akan digunakan oleh KKKS untuk mengebor sumur eksplorasi dan sumur pengembangan di dalam wilayah kerja KKKS, bukan di luar wilayah kerja.

Karena itu, berinvestasi di sektor migas di Indonesia saat ini yang tersisa hanya di daerah laut dalam (offshore). Maka selain investor harus padat modal, padat tehnologi, padat SDM, ternyata padat resiko juga.

Selain itu, regulasi yang sering berubah-ubah menurut Yusri akan semakin tidak menarik bagi investor.

“Contohnya perubahan skema “cost recovery” ke skema “gross split”, semakin menurunkan minat investor menanamkan modalnya di sektor eksplorasi, karena sejak awal menang lelang wilayah kerja migas sampai dengan komersial sebuah lapangan migas dibutuhkan waktu paling cepat sekitar 8 tahun. Itu pun kalau berhasil semua, kegiatan hasil bor sumur mendapatkan cadangan yang signifikan dengan uang yang sudah dihabiskan,” kata Yusri.

Faktanya, lanjut Yusri, dengan data bawah permukaan yang lengkap saja seperti data seismik 2 D dan 3 D, tak kurang puluhan perusahan gagal mendapat cadangan migas yang signifikan. Sebut saja KKKS Exxon Mobil di blok Suruma Makasar rugi USD 302, 3 juta, Conono Philips di blok Kuma Makasar rugi USD 310,7 juta, Murphy Oil di Blok Semai V Papua rugi USD 214 juta, State Oil di blok Karama Sulawesi Barat rugi USD 217 juta, dan Hess di Blok Semai 4 Papua rugi USD 222,7 juta.

“Bahkan kalau ditotal sekitar belasan perusahaan yang gagal mendapatkan cadangan migas terbukti bisa mencapai belasan miliar dolar Amerika,” ujar Yusri.

Tak kalah hebatnya, blok produksi sekarang beriso ketika pada tahun 2017 terungkap blok gas Muriah dari lapangan Kepodang yang dioperatori oleh Petronas Caligary Muriahdgn Saka Energy gagal atas komitmennya mampu mensuplai gas untuk kebutuhan 200 MMsfd ke PLTGU Tambak Loro sampai dengan tahun 2027.

“Sehingga, kebijakan KESDM menghapus dana survei seismik dalam pagu anggaran tahun 2019 sangat disesalkan. Alasanya hanya untuk efisiensi APBN 2019, padahal kebijakan itu akan mengakibatkan “madesu” alias “masa depan suram” sektor hulu migas nasional,” tutup Yusri Usman.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: