Korupsi

Kasus Korupsi Kondesat Kilang TPPI 37 T di BP Migas, Kejagung Terkesan Bersandiwara?

Jakarta, Klikanggaran.com (05-12-2018) – Terkait kasus korupsi Kondesat Kilang TPPI 37 T di BP Migas, seorang pengamat migas mengatakan bahwa Kejagung terkesan bersandiwara. Menurutnya aneh bin ajaib sikap Tim Jaksa.

Baca juga : Mengapa Berkas Korupsi Kondensat 35 T Belum Dilimpahkan oleh Mabes Polri ke Kejaksaan Agung?

“Aneh kalau sekarang tim Jaksa bersikap telah mensyaratkan Bareskrim Mabes Polri harus menyertakan Tersangka Honggo Wendratno bersama tersangka Raden Priyono eks Kepala BPMigas dan Djoko Harsono ex Deputy Keuangan BPMigas untuk diproses penuntutannya ke pengadilan, seperti yang diucapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada media CNCB pada 3/12 /2018,” tutur Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), mengawali ulasannya pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Padahal, lanjut Yusri, kasus itu sudah lama dinyatakan P21 oleh tim Jaksa Kejagung pada 3 januari 2018. Artinya, kasus korupsi kondensat kilang TPPI dengan nilai kerugian negaranya sekitar USD 2,71 miliar atau setara Rp 37 triliun yang berkasnya dipisah untuk masing-masing tersangka, sudah memenuhi hukum acara serta bisa segera dilakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor.

Meskipun Honggo masih buron hingga kini, menurut Yusri seharusnya kasusnya bisa segera terus disidangkan di pengadilan dengan “in abesentia” untuk tersangka Honggo. Kalau sekarang tim Jaksa menolak pelimpahan berkas dan menyaratkan harus dihadirkan juga oleh Bareskrim Polri, menurut Yusri hal itu sama saja tim Jaksa dari Pidana Khusus terkesan ingin mempermalukan Jaksa Agung M Prasetyo SH.

“Karena sebelumnya Jaksa Agung pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung di Bali sudah menyatakan berencana mengadili buronan tersangka Honggo Wendratno secara “in absentia” atau tanpa kehadiran terdakwa,” kata Yusri.

Bahkan katanya, Jaksa Agung berjanji akan menuntut para tersangka dengan hukuman maksimal, karena telah merugikan negara sangat besar. Mungkin ini kasus terbesar dalam sektor migas saat ini.

“Oleh karena sudah 11 bulan lebih kasus ini belum dilimpahkan terhitung sejak ditetapkan P21 oleh Kejagung, maka tak salah jika publik menduga penegakan hukum di era Pemerintahan Jokowi seperti tari poco-poco,” tutupnya.

 

Penulis : Tim Berita

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: