Korupsi

Tuntutan 4 Tahun Jaksa KPK Terhadap Johanes Koco, Penyuap PLTU Riau 1, Dinilai Masuk Angin

Jakarta, Klikanggaran.com (27-11-2018) – Tuntutan ditambah denda Rp 250 juta terhadap Johanes Budisutrisno Soekoco yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK, Ronald Worotikan, sebagai penyuap uang senilai Rp 4,7 miliar terhadap anggota Komisi VII DPR Eni Saragih dan Idrus Markam, mantan Sekjen Partai Golkar, agar proyek PLTU Riau 1 sukses diperoleh oleh Black Gold Natural Resources Ltd, dianggap terlalu ringan dan mengusik rasa keadilan publik. Bahkan terkesan tuntutannya masuk angin palsu di musim hujan, atau biasa juga dianggap antiklimaks dalam proses pemberantasan korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (27/11).

Yusri Usman mengatakan, Johanes Koco terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan alternatif pertama. Yakni pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP, telah dibacakan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 26 November 2018.

“Wajar kalau publik sangat kecewa atas tuntutan yang termasuk ringan ini, pasalnya proyek suap ini selain melibatkan tokoh politik penting di negeri ini, proyek ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Yaitu proyek pembangkit listrik yang termasuk sebagai kebutuhan dasar rakyat seluruh Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya agar bisa sejahtera,” tegas Yusri.

Sudah dapat dipastikan, lanjutnya, setiap suap menyuap atau janji komisi proyek akan dibebankan kepada struktur biaya proyek tersebut. Pilihan beban itu apakah ditanggung oleh negara dalam bentuk subsidi kepada PLN, atau menjadi beban rakyat atas tingginya tarif dasar listrik adalah sesuatu keniscayaan.

“Lucu dan anehnya lagi, proses pengungkapan kasus ini lebih dari 4 bulan mulai tahap OTT KPK pada 13 Juli 2018 terhadap Eni Saragih di rumah dinas Menteri Sosial, sampai persidangan kemaren 26 November 2018. Ternyata KPK tak mampu mengungkap adanya peran keterlibatan Direksi PLN dalam kasus ini. Entah kalau besok hari bisa terungkap, tentu itulah harapan besar publik sebagai pembuka kotak pandora proyek pembangkit listrik 35.000 MW,” kata Yusri.

Artinya menurut Yusri, sementara ini proses penyuapan Johanes Koco terhadap Eni Saragih, Idrus Markam, tidak ada kaitan dengan banyaknya pertemuan dan pembicaraan antara tokoh politik itu dengan Direksi PLN di berbagai tempat untuk memeroleh proyek PLTU Riau 1. Bahkan sebagian dana suap itu kata Eni Saragih sempat digunakan sebagai pelumas acara Munaslub Golkar pada Desember 2017.

Oleh karena itu, berdasarkan asumsi sementara Yusri Usman, seandainya pada pemeriksaan terdakwa Eni Saragih dan Idrus Markam tidak bisa mengungkap adanya keterlibatan Direksi PLN, maka kasus suap PLTU Riau 1 ini bisa dikatakan sebagai modus baru.

“Yaitu hanya dengan menggunakan kekuatan telepati saja, sehingga keinginan Johanes Koco sebagai pemilik Black Gold terhadap proyek PLTU Riau 1 berhasil dikendalikan, dengan tenaga telepati saja,” sindir Yusri.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: